RRI.CO.ID, Ternate – Anggota DPRD Maluku Utara, Fraksi PKB, Irfan Soekoenay, menyoroti belum optimalnya aktivitas instansi vertikal di Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, sebagian besar lembaga vertikal masih menjalankan aktivitas perkantoran di Kota Ternate meskipun pusat pemerintahan provinsi telah berada di Sofifi.

Karena itu, ia meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal agar mulai memusatkan aktivitas pelayanan dan perkantoran di Sofifi.

“Sekiranya bisa berkoordinasi dengan para pimpinan vertikal, lembaga vertikal yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk dia orang bisa datang beraktivitas di Sofifi,” kata Irfan kepada rri.co.id, usai rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Sofifi, Jumat, 12 Juni 2026.

Irfan menilai keberadaan instansi vertikal di Sofifi akan memperkuat fungsi ibu kota provinsi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Ia bahkan menyarankan pemerintah provinsi memfasilitasi kebutuhan perkantoran bagi instansi yang belum memiliki gedung sendiri dengan memanfaatkan aset pemerintah yang belum digunakan.

Menurutnya, semakin banyak aktivitas pemerintahan yang terpusat di Sofifi, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, dan sektor pendukung lainnya.

Ia mengapresiasi sejumlah perwakilan kementerian/lembaga yang telah memindahkan aktivitas perkantoran di ibu kota provinsi, termasuk BPKP Maluku Utara, Polda, BKKBN, Kanwil Kementerian Agama, BPOM, BPPTD Kemenhub, Pengadilan Tinggi Agama, hingga Kanwil Pertanahan.

Tak hanya instansi vertikal, Irfan juga mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara untuk membangun kantor perwakilan di Sofifi.

Ia menilai kehadiran kantor perusahaan di ibu kota provinsi dapat membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga bisa menyerap tenaga kerja, dari sisi ekonomi juga ini bisa tumbuh, bisa terbagi. Sehingga Sofifi ini berkembang dan dapat sejajar dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia,” kata Irfan.

Selain itu, politisi PKB itu meminta Pemprov Malut untuk segera melakukan penertiban aset milik pemerintah provinsi yang berada di Sofifi, terutama aset berupa tanah dan bangunan.

Menurut Irfan, langkah tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi persoalan aset di masa mendatang. Ia menilai pengelolaan aset daerah harus menjadi perhatian serius sejak sekarang agar tidak menimbulkan masalah hukum maupun administrasi di kemudian hari.

“Karena banyak dugaan aset-aset Pemprov ini sudah mulai kabur. Dan ini menjadi bom waktu ke depan. Untuk mengantisipasi itu, mulai dari sekarang ini harus ditata, sehingga aset itu benar-benar tidak akan bermasalah kemudian hari,” ucapnya.

Menurutnya, penataan aset daerah, kehadiran instansi vertikal, serta pembangunan kantor perwakilan perusahaan di Sofifi merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi Sofifi sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.