RRI.CO.ID, Ternate– Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Nurdin I. Muhammad, mendukung desakan anggota DPRD Maluku Utara dari Fraksi PKB, Irfan Soekoenay, agar instansi vertikal mulai beraktivitas penuh di Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.

Menurut Nurdin, penguatan fungsi Sofifi tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur pemerintahan. Tetapi juga harus dibarengi dengan pemindahan aktivitas birokrasi dan pelayanan publik oleh instansi vertikal yang hingga kini masih banyak berpusat di Kota Ternate.

“Saya mendukung penuh langkah DPRD Maluku Utara yang mendorong instansi vertikal untuk beraktivitas di Sofifi. Penetapan Sofifi sebagai ibu kota provinsi tidak boleh berhenti sebagai simbol administratif semata. Ibu kota harus hidup melalui aktivitas pemerintahan yang nyata,” ujar Nurdin, Senin 15 Juni 2026.

Ia menilai kehadiran instansi vertikal di Sofifi akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Kehadiran aparatur sipil negara, tamu kedinasan, serta meningkatnya kebutuhan berbagai layanan diyakini akan menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku UMKM, sektor transportasi, perdagangan, perhotelan, dan jasa lainnya.

“Dalam perspektif ekonomi regional, pusat pemerintahan yang aktif akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Jika seluruh aktivitas tetap terkonsentrasi di Ternate, maka Sofifi akan sulit berkembang sebagaimana amanat pembentukannya sebagai ibu kota provinsi,” katanya.

Nurdin menegaskan, langkah tersebut bukan untuk mempertentangkan Ternate dan Sofifi. Sebaliknya, upaya itu merupakan bagian dari strategi pemerataan pembangunan di Maluku Utara.

“Kita tidak sedang memindahkan kemajuan dari Ternate ke Sofifi. Yang dibangun adalah ekosistem pertumbuhan baru agar pembangunan di Maluku Utara lebih seimbang dan tidak terpusat pada satu wilayah saja,” ujarnya.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil peran lebih aktif melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Dukungan fasilitas sementara bagi instansi vertikal yang belum memiliki kantor permanen dinilai penting untuk mempercepat proses perpindahan aktivitas pemerintahan.

Menurutnya, momentum kepemimpinan saat ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang sesungguhnya. Pemprov juga perlu menyusun peta jalan (road map) penguatan Sofifi, mulai dari penataan aset daerah, penyediaan infrastruktur dasar, pembangunan perumahan ASN, hingga peningkatan konektivitas transportasi.

Selain itu, Nurdin mendorong perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Maluku Utara untuk membuka kantor perwakilan di Sofifi. Langkah tersebut diyakini dapat memperluas lapangan kerja sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di ibu kota provinsi.

Ia menambahkan, membangun Sofifi bukan sekadar mendirikan gedung perkantoran, melainkan membangun harapan baru tentang pemerataan pembangunan dan keadilan wilayah di Maluku Utara. “Ibu kota harus benar-benar menjadi pusat aktivitas pemerintahan, bukan hanya alamat dalam dokumen negara,” ujar Nurdin, mengakhiri.