Kadri Beberkan 15 Agenda Prioritas DKP dukung Visi Malut Bangkit

RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mulai menyiapkan langkah pembenahan menyeluruh untuk mendukung visi “Maluku Utara Bangkit” yang diusung Gubernur Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe. Sektor kelautan dan perikanan diposisikan sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP Maluku Utara, Kadri Laetje, mengatakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan bertumpu pada empat subsektor utama, yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan pengolahan, serta tata ruang laut.

Menurutnya, pengembangan keempat subsektor tersebut harus berjalan secara terpadu agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

“Kami ingin memastikan sektor kelautan dan perikanan menjadi motor penggerak Maluku Utara Bangkit. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari internal organisasi hingga pelayanan kepada masyarakat,” kata Kadri kepada rri.co.id, Sabtu 6 Juni 2026.

Sebagai langkah awal, DKP Maluku Utara akan melakukan identifikasi kompetensi terhadap 184 aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di kantor induk dan sejumlah unit pelaksana teknis (UPT). Pemetaan ini dilakukan untuk memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai keahlian dan kebutuhan pengembangan sektor perikanan.

Selain penguatan sumber daya manusia, DKP juga menargetkan perbaikan tata administrasi dan tata kelola program agar seluruh proses pembangunan perikanan berjalan transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Kadri menegaskan, pembenahan administrasi menjadi kunci untuk memastikan setiap program, termasuk pengadaan sarana dan prasarana perikanan, berjalan sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat nelayan.

“Seluruh paket pekerjaan dan pengadaan harus sesuai standar kualitas sehingga hasilnya benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan,” ujarnya.

Dalam 100 hari kerja pertamanya, Kadri telah menetapkan 15 agenda prioritas yang akan menjadi fokus DKP Maluku Utara.

Beberapa program strategis tersebut antara lain percepatan pengadaan tiga unit cold storage di Ternate, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan melalui sistem e-purchasing katalog elektronik. Selain itu, DKP juga akan mengkaji pemanfaatan 47 unit cold storage yang belum berfungsi optimal dengan berkonsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membuka peluang kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga yang dinilai kredibel.

Langkah lainnya adalah mempercepat akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan melalui penataan administrasi dan legalitas data nelayan, termasuk Nomor Induk Nelayan, kartu nelayan, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lainnya.

DKP juga akan melakukan validasi data nelayan tangkap, nelayan budidaya, dan pelaku usaha pengolahan perikanan untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis data kesejahteraan, termasuk indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI).

Selain itu, instansi tersebut akan mengidentifikasi kontribusi produksi perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), memetakan kondisi sarana produksi perikanan yang masih aktif maupun tidak aktif, serta mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya perikanan guna meningkatkan penerimaan daerah.

Pada aspek teknis, DKP menargetkan perbaikan sejumlah fasilitas pendukung industri perikanan seperti mesin pembekuan ikan, cold storage, ruang pendingin, mesin pembuat es, hingga fasilitas rantai dingin lainnya yang selama ini menjadi penunjang distribusi hasil perikanan.

Pengawasan juga akan diperkuat melalui penelusuran rantai tata niaga perikanan dari lokasi penangkapan hingga pemasaran, penerapan standar keamanan pangan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada unit pengolahan ikan, inspeksi penempatan rumpon, pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) nelayan, serta peningkatan monitoring terhadap praktik penangkapan ikan ilegal.

Di bidang tata kelola, DKP Maluku Utara berencana memperketat sistem administrasi pengadaan barang dan jasa melalui penerapan pakta integritas bagi pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan pejabat teknis kegiatan guna memastikan seluruh hasil pembangunan sektor perikanan berkualitas dan tepat sasaran.

Melalui berbagai agenda tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.