RRI.CO.ID, Sofifi – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali melakukan perombakan kabinet di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II dijadwalkan dilantik pada pekan ini sebagai bagian dari penyegaran birokrasi.

Selain eselon II, Gubernur Sherly Tjoanda juga melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Rencana pelantikan tersebut dikonfirmasi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, saat ditemui di Ternate, Rabu 15 Juli 2026.

Menurut Zulkifli, seluruh dokumen administrasi pelantikan telah diserahkan kepada Gubernur Sherly Tjoanda. Setelah menerima arahan dari gubernur, BKD diminta menyiapkan agenda pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis atau Jumat pekan ini.

“Seluruh administrasi sudah kami siapkan dan telah mendapat arahan dari Ibu Gubernur. Pelantikan direncanakan berlangsung Kamis atau Jumat pekan ini,” kata Zulkifli.

Ia belum bersedia mengungkap nama-nama pejabat maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan mengalami pergantian. Namun, ia memastikan rotasi kali ini mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat badan, dinas, hingga biro di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

“Nanti akan terlihat saat pelantikan. Semua administrasi sudah kami siapkan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu posisi yang akan diisi secara definitif adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara. Jabatan tersebut saat ini masih dijalankan oleh Hairil Hukum sebagai pelaksana tugas (Plt.).

Selain itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara, Wa Zaharia, juga dikabarkan masuk dalam daftar pejabat yang akan mengalami mutasi ke OPD lain. Meski demikian, hingga kini Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mengumumkan secara resmi daftar lengkap pejabat yang akan dilantik maupun posisi baru yang akan ditempati.

Perombakan kabinet ini menjadi kali kedua dilakukan Gubernur Sherly Tjoanda dalam waktu relatif singkat. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pelantikan para pejabat definitif juga diharapkan mengakhiri kekosongan sejumlah jabatan strategis yang selama ini masih diisi oleh pelaksana tugas.