RRI.CO.ID, Loloda - Perjalanan menuju sekolah bagi puluhan anak di wilayah terpencil Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, masih jauh dari kata layak. Di tengah narasi pembangunan dan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBD, anak-anak di Desa Jikolamo dan sekitarnya justru harus berjalan kaki menyusuri pesisir, menyeberangi laut, hingga menghadapi ombak demi bisa belajar di sekolah.
Kondisi itu diungkap Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Aksandri Kitong saat melaksanakan reses di wilayah Loloda Kepulauan pada Selasa, 19 Mei 2026.
Menurut Aksandri, kunjungannya ke wilayah tersebut menemukan fakta ketimpangan pembangunan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah daerah maupun para wakil rakyat.
“Jujur, saya sampai meneteskan air mata melihat anak-anak pulang sekolah harus menyeberang laut. Mereka berjalan di pinggir pantai, menghadapi ombak, batu karang, bahkan duri babi. Sangat menyedihkan,” kata Aksandri saat dihubungi rri.co.id usai reses.
Ia menjelaskan, anak-anak dari Desa Jikolamo harus menuju Desa Dagasuli untuk bersekolah di tingkat SMP dan SMA. Padahal kedua desa berada di pulau yang sama. Persoalannya, akses jalan darat sepanjang kurang lebih empat kilometer belum memadai.
Akses yang ada saat ini hanya berupa jalan tanah kebun yang sulit dilalui kendaraan biasa. Dalam kondisi tertentu, warga hanya bisa menggunakan kendaraan roda tiga jenis Viar.
“Kalau jalan darat itu dibuka dan minimal disirtu saja, sebenarnya persoalan selesai. Anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatan lewat laut setiap hari,” ujarnya.
Aksandri menyebut, sedikitnya terdapat sekitar 83 siswa SD di kawasan tersebut. Jika digabung dengan pelajar SMP dan SMA, jumlahnya mencapai lebih dari 100 anak yang harus menempuh jalur berbahaya setiap hari demi pendidikan.
Ia mengaku prihatin karena kondisi tersebut masih terjadi di daerah dengan sumber daya alam melimpah, baik nikel, emas, maupun SDA lainnya.
“Orang bicara pendidikan, bicara APBD 20 persen, tapi masih ada anak-anak yang hidup seperti ini. Ini masa depan bangsa, tapi kebutuhan dasar mereka belum disentuh,” katanya.
Politisi Partai Demokrat daerah pemilihan Halmahera Utara–Pulau Morotai itu menegaskan, dokumentasi video kondisi para pelajar di Loloda Kepulauan akan diputar dalam sidang paripurna DPRD Maluku Utara sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah daerah.
Aksandri bahkan menyebut, selama 26 tahun Provinsi Maluku Utara berdiri dan 24 tahun Kabupaten Halmahera Utara dimekarkan, belum pernah ada anggota DPR yang datang langsung melihat kondisi masyarakat di desa tersebut.
Aksandri Kitong Siapkan Viar untuk Antar Anak Pulau ke Sekolah
Dalam reses tersebut, Aksandri mengaku langsung mengeksekusi sejumlah bantuan menggunakan dana pribadi. Salah satunya menyediakan satu unit kendaraan Viar untuk membantu transportasi pelajar mulai Juli 2026.
“Kita langsung siapkan Viar untuk akomodasi anak-anak sekolah. Karena kalau bus sekolah tidak mungkin masuk ke sana,” ucap Aksandri.
Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan 100 lembar seng untuk SD Inpres Jikolamo. Kondisi sekolah tersebut sangat memprihatinkan, selain kekurangan meja belajar, atap bangunan yang harusnya melindungi anak-anak dari sinar matahari dan air hujan dalam kondisi bocor, membuat aktivitas belajar tidak lagi nyaman.
Tak hanya itu, Aksandri juga memberikan bantuan langsung berupa pipa air bersih, perlengkapan majelis taklim, kostum olahraga hingga perangkat pengeras suara untuk masyarakat setempat.
Meski begitu, ia menegaskan bantuan pribadi tidak akan menyelesaikan persoalan utama masyarakat di wilayah kepulauan terluar tersebut. Menurut dia, yang paling dibutuhkan adalah intervensi pemerintah melalui pembangunan akses jalan dan dukungan infrastruktur dasar.
“Kalau jalannya di daratan mungkin lebih mudah. Tapi ini pulau-pulau terluar yang mobilisasi alat beratnya sangat mahal. Namun justru daerah 3T seperti ini yang harusnya jadi prioritas,” ujar Aksandri.
Loloda Kepulauan sendiri merupakan wilayah gugusan pulau di Kabupaten Halmahera Utara yang berbatasan langsung dengan perairan Sulawesi. Sebagian desa berada di pulau-pulau terpisah dengan akses transportasi yang sangat terbatas.
Aksandri menyebut kondisi geografis membuat biaya pembangunan di wilayah tersebut bisa mencapai tiga kali lebih mahal dibanding pembangunan di wilayah daratan.
Namun menurutnya, keterisolasian tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat hidup dalam keterbatasan, terutama anak-anak usia sekolah.
“Daerah terluar jangan hanya disebut dalam konsep 3T. Negara harus benar-benar hadir di sana,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....