RRI.CO.ID, Sofifi - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meluncurkan sejumlah program strategis di sektor pendidikan pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, yang dipusatkan di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, Sofifi, Sabtu 2 Mei 2026.

Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah pembibitan sekolah kedinasan yang ditujukan untuk mencetak aparatur sipil negara (ASN) profesional dari putra-putri terbaik daerah.

“Kita meluncurkan program kedinasan, pembibitan sekolah kedinasan untuk mencetak ASN profesional dari putra-putri terbaik Maluku Utara,” ujar Sherly dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan nasional, di antaranya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Ke depan, kerja sama serupa juga akan diperluas dengan sejumlah institusi kedinasan lainnya yang saat ini masih dalam tahap penjajakan.

Dalam skema program tersebut, pembiayaan pendidikan akan ditanggung bersama, yakni 60 persen oleh Pemprov Maluku Utara dan 40 persen oleh pihak terkait, dengan kuota peserta yang terbatas.

“Setiap tahun kita akan memilih putra-putri terbaik Maluku Utara agar ke depan mereka bisa mengisi berbagai posisi kedinasan di tingkat nasional,” katanya.

Peluncuran program ini turut disaksikan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Dikbud Malut Abubakar Abdullah, unsur Forkopimda, para guru, serta siswa.

Selain program kedinasan, Pemprov Maluku Utara juga meluncurkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk memperluas akses pendidikan menengah, khususnya bagi siswa di wilayah kepulauan yang belum memiliki fasilitas SMA.

Program PJJ tahap awal akan diterapkan di tiga daerah, yakni Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.

Melalui program ini, siswa dapat terdaftar di SMA induk terdekat dan mengikuti proses pembelajaran dari wilayah masing-masing, baik secara daring maupun tatap muka terbatas.

Pemerintah juga akan menyiapkan dukungan infrastruktur, termasuk perangkat komputer, serta memanfaatkan fasilitas sekolah dasar atau menengah pertama setempat sebagai pusat belajar.

“Akan ada kunjungan guru dari sekolah induk untuk memberikan pembelajaran secara langsung beberapa hari dalam seminggu, sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga,” ucap Sherly.

Ia menegaskan, program ini menjadi solusi bagi siswa di daerah terpencil agar tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA tanpa harus meninggalkan daerah asal.

Selain itu, Pemprov Maluku Utara juga melanjutkan program beasiswa bagi 1.000 siswa dengan mekanisme baru yang lebih terintegrasi secara digital.

Proses pendaftaran, seleksi, hingga verifikasi dilakukan langsung melalui sekolah masing-masing menggunakan sistem daring. Program ini menyasar siswa dari kelompok ekonomi desil 1 hingga 5 dan dapat digunakan untuk melanjutkan studi di 28 perguruan tinggi berakreditasi B di Maluku Utara.

Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan.