RRI.CO.ID, Ternate – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meminta seluruh pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa segera memverifikasi kembali kesiapan lahan untuk program cetak sawah baru. Langkah itu dinilai penting agar Maluku Utara tidak kehilangan alokasi bantuan dari pemerintah pusat yang ditargetkan mencapai 10.000 hektare.

Permintaan tersebut disampaikan Sherly saat Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo (Eko Patriot), Forkopimda, serta bupati dan wali kota se-Maluku Utara.

Di hadapan para kepala daerah dan kepala desa, Sherly mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai berbagai program pemerintah pusat agar informasi yang diterima masyarakat tidak mengalami distorsi.

“Harapannya para kepala daerah, bupati, dan kepala desa yang hadir bisa kembali ke wilayah masing-masing dan menjelaskan program ini dengan tepat dan benar sehingga tidak terjadi distorsi informasi di lapangan,” kata Sherly.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berbagai program penguatan ekonomi desa, termasuk rencana dukungan sebesar Rp2,5 miliar per desa untuk pengembangan usaha.

Menurut Sherly, dana tersebut harus dimanfaatkan melalui perencanaan bisnis yang matang agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian yang sebelumnya mengalokasikan program cetak sawah baru seluas 10.000 hektare.

Namun, hasil verifikasi Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dilakukan bersama tim Universitas Gadjah Mada menunjukkan hanya sekitar 2.500 hektare lahan yang dinyatakan layak.

Sherly mengungkapkan kondisi tersebut membuat Maluku Utara berpotensi kehilangan kuota sekitar 7.500 hektare apabila data kesiapan lahan tidak segera diperbaiki.

“Maluku Utara baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan beras dari produksi sendiri. Selebihnya masih dipasok dari provinsi lain sehingga harga beras menjadi lebih mahal karena biaya logistik,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memeriksa kembali usulan lahan yang sebelumnya diajukan ke Kementerian Pertanian.

“Setelah verifikasi UGM, yang layak hanya 2.500 hektare. Artinya kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat persoalan data lahan. Kami masih diberi kesempatan memperbaiki data dalam satu bulan ke depan. Saya minta seluruh bupati segera melakukan verifikasi ulang agar peluang ini tidak hilang,” kata Sherly.

Menurutnya, optimalisasi program cetak sawah baru menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan beras dari luar provinsi.