RRI.CO.ID, Sofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna memperkuat kualitas pendidikan vokasi dan daya saing lulusan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian Pembentukan BLUD SMK yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin 27 April 2026.

Rakor ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sekaligus peningkatan kualitas layanan publik.

Sekprov menyatakan bahwa pembentukan BLUD merupakan langkah strategis untuk mendorong pengelolaan sekolah yang lebih efektif dan adaptif. Menurutnya, SMK sebagai lembaga pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri.

“Implementasi BLUD di SMK menjadi prioritas untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.

Sekprov mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam percepatan pembentukan BLUD SMK.

“Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai tonggak penting dalam penguatan pendidikan vokasi di Maluku Utara, demi melahirkan generasi unggul dan kompetitif,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, turut menegaskan bahwa BLUD SMK memiliki fungsi strategis dalam mengoptimalkan potensi sekolah. Melalui skema ini, sekolah dapat memaksimalkan pemanfaatan aset dan unit produksi, serta mendorong penguatan kewirausahaan.

“BLUD juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lulusan agar lebih siap kerja dan berdaya saing,” katanya.

Ia mencontohkan salah satu SMK di Jawa Tengah yang memiliki valuasi aset hingga Rp20 miliar, sebagai gambaran potensi besar yang dapat dikembangkan oleh SMK di Maluku Utara.

Berdasarkan hasil rakor, saat ini terdapat 15 SMK di Maluku Utara yang diusulkan menjadi BLUD, yakni:

1. SMKN 1 Ternate
2. SMKN 2 Ternate
3. SMKN 3 Ternate
4. SMKN 4 Ternate
5. SMKN 5 Ternate
6. SMKN 1 Tidore Kepulauan
7. SMKN 2 Tidore Kepulauan
8. SMKN 3 Tidore Kepulauan
9. SMKN 4 Tidore Kepulauan
10. SMKN 5 Tidore Kepulauan
11. SMKN 6 Tidore Kepulauan
12. SMKN 1 Halmahera Selatan
13. SMKN 1 Halmahera Timur
14. SMKN 2 Halmahera Utara
15. SMKN 2 Halmahera Tengah

Pengusulan sekolah tersebut didasarkan pada potensi aset yang dimiliki, termasuk kesiapan dalam mengembangkan Teaching Factory (TeFa) serta dukungan program revitalisasi dari pemerintah pusat.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Maluku Utara dalam memajukan sektor pendidikan. Dengan penerapan BLUD, SMK diharapkan semakin adaptif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah maupun tantangan global.