RRI.CO.ID, Sofifi - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjalani proses validasi dan verifikasi lapangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kinerja penurunan tingkat pengangguran. Kegiatan yang dimulai di Sofifi, Kamis 9 April 2026, ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya dalam upaya menekan angka pengangguran melalui kebijakan, penganggaran, serta kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mengatakan validasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah dipaparkan sebelumnya dengan kondisi riil di lapangan.

“Ini adalah kegiatan dari Kemendagri untuk mengukur kinerja kita, mulai dari kebijakan, penganggaran, sampai kolaborasi. Data yang sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur kini diverifikasi langsung di lapangan, apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak,” ujar Samsuddin kepada rri.co.id, didampingi Plh. Kadis Perindag, Ronny M Saleh.

Menurut Samsuddin, secara makro tingkat pengangguran di Maluku Utara masih berada di bawah angka nasional. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang mengantarkan daerah ini masuk dalam nominasi penilaian terbaik.

Meski demikian, ia mengakui angka pengangguran masih bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran, di antaranya melalui program pelatihan tenaga kerja (upskilling), pelaksanaan job fair, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita tidak hanya melaksanakan pelatihan, tapi dilihat juga outcome-nya. Misalnya pelatihan operator alat berat yang langsung diserap perusahaan. Selain itu, kita juga dorong UMKM agar masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sendiri,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kemendagri, Tomy Veryanto Bawulang, menegaskan bahwa penilaian tidak hanya berfokus pada angka pengangguran semata, tetapi juga pada kualitas dan kesinambungan kebijakan yang diterapkan.

“Kami melakukan validasi dan verifikasi lapangan untuk melihat bagaimana konstruksi kebijakan penurunan pengangguran, tidak hanya pada angka, tetapi seberapa komprehensif strategi yang dilakukan pemerintah daerah,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat dua indikator utama dalam penilaian, yakni aspek kebijakan serta pelaksanaan dan dampak (outcome) program di lapangan, termasuk kesesuaian dengan alokasi anggaran dalam APBD.

Sejauh ini, hasil sementara menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai cukup baik dan sejalan dengan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya.

“Hasil sementara cukup bagus. Kami melihat ada kesesuaian antara presentasi dan kondisi lapangan. Harapannya, upaya ini berkelanjutan dan memberi dampak jangka panjang bagi penurunan pengangguran,” kata Tomy.

Dalam pemetaan regional Kemendagri, Maluku Utara bahkan menempati posisi terbaik di klaster Nusa Tenggara dan Maluku, yang meliputi NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

Tim Kemendagri dijadwalkan melanjutkan verifikasi ke sejumlah sentra ekonomi di Ternate untuk memastikan dampak nyata program terhadap penyerapan tenaga kerja.