RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan arah pembangunan daerah harus disusun berdasarkan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah, bukan dengan pendekatan yang seragam. Strategi tersebut dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka Workshop Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Utara 2026 di Aula Maitara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Ternate, Kamis 9 Juli 2026.
Mengusung tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Melalui Pembangunan Berbasis Kewilayahan, workshop tersebut menjadi forum sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data.
Dalam sambutannya, Samsuddin menekankan bahwa sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah. Menurutnya, pemerintah memerlukan data yang akurat, mudah diakses, dan mudah dipahami agar mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan kebijakan harus diawali dengan pemahaman terhadap persoalan mendasar melalui lima indikator utama pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan (Gini Ratio), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurut Samsuddin, Maluku Utara telah menunjukkan kinerja positif pada empat indikator makro tersebut dengan capaian yang berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, pengangguran dan kemiskinan berhasil ditekan, sementara tingkat kesenjangan juga relatif rendah.
Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah meningkatkan kualitas IPM yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang.
“Jika IPM meningkat, maka indikator pembangunan lainnya juga akan mengikuti,” ujarnya.
Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memfokuskan program pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat sebagai tiga dimensi utama pembentuk IPM.
Selain isu pembangunan manusia, Sekprov juga menyoroti daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menilai banyak UMKM lokal masih enggan memperluas pasar dan belum menjaga konsistensi kualitas produk, sehingga sulit berkembang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong model konsolidasi usaha melalui koperasi atau korporasi bersama agar UMKM memiliki kapasitas produksi yang lebih besar dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Fadhil Muhammad, mengungkapkan ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2026 diperkirakan masih tumbuh sekitar 19 persen secara tahunan.
Namun, ia mengingatkan bahwa inflasi masih menjadi tantangan utama. Pada Juni 2026, Maluku Utara mencatat inflasi bulanan sebesar 2,45 persen, dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar, komoditas perikanan, cabai, dan bawang merah akibat panjangnya rantai distribusi.
Melalui workshop yang berlangsung selama dua hari tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai pengendalian inflasi, kajian fiskal regional, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan seperti Gemini dan ChatGPT untuk mendukung analisis indikator makroekonomi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....