RRI.CO.ID, Jakarta - Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia Maluku Utara melakukan pertemuan resmi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas kesiapan pelaksanaan Workshop Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 25 April 2026.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Direktur Pengembangan Wilayah Timur Indonesia, Ika Retna Wulandary, yang membidangi penguatan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Workshop Nasional yang akan digelar JMSI Maluku Utara mengusung subtema “Hubungan RTRW Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam Mendukung Industri Mineral dan Energi di Maluku Utara”. Forum ini dirancang untuk menyoroti urgensi harmonisasi kebijakan tata ruang lintas pemerintahan sebagai landasan pengembangan sektor mineral dan energi yang berkelanjutan serta sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Ketua DPD JMSI Maluku Utara, Yusri Abubakar, menyampaikan bahwa pihaknya telah secara resmi mengundang Bappenas untuk menjadi salah satu narasumber kunci dalam agenda nasional tersebut.

“Workshop Nasional ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat terkait sinkronisasi RTRW dalam mendukung investasi dan hilirisasi industri mineral serta energi di Maluku Utara. Karena itu, kami mengundang Kementerian Bappenas sebagai salah satu narasumber utama agar arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional,” kata Yusri Abubakar.

Ia menjelaskan, dokumen tata ruang sejatinya bukan hanya perangkat administratif, melainkan instrumen strategis yang mengatur struktur ruang dan pola ruang wilayah. Struktur ruang mencakup jaringan pusat pertumbuhan serta infrastruktur seperti kawasan industri, pelabuhan, jalan, dan energi. Sementara pola ruang menentukan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya, termasuk wilayah pertambangan dan industri.

Menurut JMSI Maluku Utara, keterpaduan RTRW di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat menjadi kunci untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan, meminimalisasi konflik ruang, serta memberikan kepastian hukum bagi investor sektor mineral dan energi di Provinsi Maluku Utara.

Sementara itu, Ika Retna Wulandary mengapresiasi inisiatif JMSI Maluku Utara dalam membuka ruang diskusi strategis lintas sektor. Ia menekankan bahwa pengembangan industri mineral dan energi harus berpijak pada prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan industri dan inovasi, serta perlindungan lingkungan.

Ia juga menyoroti keterkaitan erat antara perencanaan tata ruang yang terintegrasi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku Utara. Menurutnya, pertumbuhan industri idealnya tidak hanya mendorong arus investasi, tetapi turut memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Pembina DPD JMSI Maluku Utara, Julfan Hi. Usman, menegaskan peran strategis media dalam mengawal arah kebijakan pembangunan daerah.

“JMSI bukan hanya organisasi media, tetapi juga bagian dari elemen strategis yang membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan investasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Workshop Nasional ini kami harapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menata ruang serta mengembangkan industri mineral dan energi secara berkelanjutan di Maluku Utara,” ujar Julfan Hi. Usman.

Agenda nasional tersebut direncanakan menghadirkan perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Maluku Utara, akademisi, pelaku industri, hingga organisasi masyarakat sipil.

Melalui forum ini, JMSI Maluku Utara menargetkan terbangunnya keselarasan kebijakan tata ruang antarlevel pemerintahan sehingga pengembangan sektor mineral dan energi dapat berjalan berkelanjutan, memperkuat daya saing daerah, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.