RRI.CO.ID, Sofifi- Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran sekitar Rp 550 miliar pada tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di seluruh 10 kabupaten dan kota. Anggaran tersebut dikelola melalui belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, mencakup belanja fisik, perencanaan, hingga pengawasan proyek.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah, mulai dari pusat pemerintahan hingga daerah kepulauan terluar.

“Semua kabupaten dan kota mendapatkan porsi pembangunan. Mulai dari Tidore Kepulauan, Ternate, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu,” ujar Risman saat ditemui di Sofifi, Selasa 27 Januari 2026.

Secara umum, belanja infrastruktur tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, gedung pemerintahan, irigasi, pengaman sungai dan pantai, penataan kawasan, serta sistem penyediaan air minum (SPAM). Skema pembangunan ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Pusat Pemerintahan Difokuskan di Tidore Kepulauan

Di Kota Tidore Kepulauan, pembangunan terkonsentrasi di kawasan Sofifi sebagai pusat pemerintahan provinsi. Proyek yang dijalankan antara lain pembangunan perumahan Polda, Gedung SPKT Polda, Workshop Dinas PUPR, Masjid Raya Sofifi, rehabilitasi Kantor DPRD, serta rumah dinas pimpinan DPRD.

Selain itu, proyek strategis penyediaan air bersih juga digarap melalui SPAM Tampadamai dengan dukungan Balai Cipta Karya Kementerian PUPR senilai sekitar Rp 20 miliar, yang ditujukan untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat Sofifi dan sebagian wilayah Halmahera Barat.

Ternate: Penguatan Infrastruktur Perkotaan dan Kawasan Pesisir

Di Kota Ternate, pembangunan mencakup penanganan sungai dan tanggul, pembangunan Gedung Auditorat Militer, Gedung NU, Makobrimo, serta kawasan Pelancutan. Pemerintah provinsi juga melakukan rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur di kawasan Krisantus dan Kadaton Sultan Ternate sebagai bagian dari pelestarian bangunan strategis dan bersejarah.

Untuk sektor konektivitas, pekerjaan jalan dilakukan pada Ruas Malik Rubu dan Ruas Loto, sementara pembangunan pengaman pantai menyasar wilayah kepulauan seperti Pulau Moti, Bido, Matang II, dan Mayau.

Daratan Halmahera: Konektivitas dan Akses Permukiman

Di Halmahera Barat, pembangunan diarahkan pada pemeliharaan irigasi Akediri, rehabilitasi irigasi Goal, pembangunan jalan Sedangoli–DHE, serta penanganan Ruas Ibu–Kedi dan Ruas Sedangoli–DHE. Selain itu, terdapat pembangunan jalan dan jembatan Tabadame–Ekor untuk membuka akses permukiman dan kawasan relokasi.

Sementara di Halmahera Timur, fokus pembangunan meliputi irigasi Wayamli, pengembangan kawasan wisata Olako, serta pembangunan jalan dan jembatan Ekor–Kobe. Namun demikian, beberapa proyek masih bergantung pada penyelesaian aspek administratif, khususnya terkait tata batas kawasan hutan sebagai prasyarat pelaksanaan fisik.

Di Halmahera Tengah, pembangunan jalan strategis meliputi ruas Saket–Hede Podo, Sakit–Agane Dalam, serta Sidangoli–Jailolo–Gula, yang menjadi bagian dari penguatan konektivitas antarwilayah di daratan Halmahera.

Selatan, Utara, hingga Kepulauan Terluar

Untuk Halmahera Selatan, pembangunan meliputi jalan, jembatan, dan pengaman pantai yang tersebar di Pulau Bacan, Pulau Obi, Pulau Makian, serta kawasan Saketaya di daratan Halmahera Selatan.

Di Halmahera Utara, proyek infrastruktur mencakup wilayah Toliwang, Kaliupa, Pitu, dan Kao, dengan penanganan jalan pada ruas Kao–Toliwang, Ibu–Kedi, Galela–Kedi, Lapi–Darume, serta lanjutan Tolabit–Togore–Batua.

Untuk wilayah kepulauan, Pulau Morotai mendapatkan pembangunan pengaman pantai serta peningkatan jaringan irigasi di Morotai Selatan, khususnya kawasan Dayu.

Di Kepulauan Sula, pembangunan jalan dilakukan pada ruas Desa Dofa–Vala sepanjang sekitar 10 kilometer dengan konstruksi lapen, sebagai akses utama penghubung antarkawasan di Pulau Sulabesi.

Sementara di Pulau Taliabu, Pemprov Maluku Utara mengalokasikan sekitar Rp 10 miliar untuk pembangunan jalan yang diprioritaskan sebagai akses menuju rumah sakit, terutama di wilayah Kawalo dan sekitarnya.

Risman menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBD provinsi, tetapi juga membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, terutama untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Balai Cipta Karya, terus diperkuat, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air minum di seluruh wilayah Maluku Utara,” ujarnya.

Dengan alokasi anggaran besar yang menyentuh seluruh wilayah, pembangunan infrastruktur Maluku Utara tahun 2026 diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik semata, tetapi sebagai fondasi konektivitas wilayah, pemerataan pelayanan publik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi, dari pusat pemerintahan hingga pulau-pulau terluar provinsi kepulauan tersebut.