Wali Kota Tidore Lantik 56 Pejabat, Tekankan Kerja Nyata dan Integritas

RRI.CO.ID, Tidore - Sebanyak 56 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen di Aula Handayani, Dinas Pendidikan Kota Tidore, Senin 10 Agustus 2026.

Puluhan pejabat yang dilantik tersebut terdiri atas sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 22 pejabat administrator atau eselon III, serta 25 pejabat pengawas dan lurah atau eselon IV.

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 136.1, 136.2, 136.3, dan 136.4 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Lurah, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Pada kesempatan itu Wali Kota Tidore Muhammad Sinen meminta para pejabat yang baru dilantik menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.

Ia juga meminta para pejabat menjadi pemimpin yang hadir, mau mendengar, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut dia, jabatan yang diberikan bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang menuntut komitmen, integritas, serta kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Di bawah kepemimpinan saya selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, kami tidak butuh orang pintar. Yang kami butuhkan adalah kerja nyata dan tegas dalam memberikan pelayanan terbaik, karena di pundak kita semua mengandung tanggung jawab yang besar buat masyarakat Tidore,” tegas Muhammad Sinen.

Ia juga mengajak para pejabat segera melakukan konsolidasi, memahami tugas dan tanggung jawab, serta membangun kolaborasi untuk memastikan program prioritas daerah tetap berjalan.

“Mari terus berkolaborasi untuk segera bekerja, lakukan konsolidasi, pahami tugas dan tanggung jawab, serta buktikan bahwa kepercayaan yang diberikan dapat dijawab dengan prestasi dan dedikasi walaupun di tengah kondisi efisiensi seperti sekarang ini,” ujarnya.

Muhammad Sinen menilai kondisi efisiensi anggaran membutuhkan penguatan kolaborasi dan inovasi agar pelaksanaan program prioritas daerah tidak terganggu.

Selain itu, ia mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas dan netralitas serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Ia menegaskan, setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintah harus berorientasi pada kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat.(*)