Pemkot Tidore Siapkan Tiga Kebijakan untuk Penilaian IKK 2026

RRI.CO.ID, Tidore – Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, telah melakukan registrasi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2026. Registrasi tersebut dilakukan untuk mengikuti pengukuran kualitas kebijakan yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kota Tidore Kepulauan, Sofyan Saraha, mengatakan pihaknya segera mengusulkan tiga kebijakan. Tiga kebijakan tersebut akan menjadi dasar penilaian IKK oleh LAN RI setelah proses registrasi selesai.

"Pemda Kota Tidore Kepulauan telah melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian IKK. Nah, tinggal kita mengusulkan tiga kebijakan sebagai dasar untuk penilaian IKK oleh LAN RI," ujar Sofyan.

Pernyataan itu disampaikan Sofyan setelah mengikuti resosialisasi pengukuran kualitas kebijakan IKK 2026 melalui konferensi video bersama LAN RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan, Kamis, 17 September 2026.

Sofyan menargetkan pengajuan tiga kebijakan kepada LAN RI dapat dilakukan pada Senin mendatang. "Insyaallah kalau tidak ada aral melintang, hari Senin kita bisa menyampaikan tiga kebijakan yang menjadi dasar penilaian dari LAN RI terkait dengan kebijakan di Kota Tidore Kepulauan," katanya.

Menurut Sofyan, resosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah mengenai tahapan dan indikator penilaian IKK. Tahapan pengukuran meliputi agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah. Pemda Kota Tidore Kepulauan berharap proses pengukuran tersebut dapat mendukung peningkatan nilai IKK pada tahun 2026.

Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan LAN RI, Evy Trisulo Dianasari, menjelaskan fungsi IKK sebagai instrumen pengukuran kualitas kebijakan pemerintah. Menurut Evy, penilaian IKK terutama melihat dampak dan hasil kebijakan terhadap pembangunan strategis.

Ia menjelaskan, pengukuran IKK mengedepankan prinsip berbasis bukti atau evidence-based dalam menilai kualitas kebijakan pemerintah. Evy menambahkan, IKK bertujuan mendorong peningkatan kualitas pemerintahan melalui metode pengukuran mandiri atau self-assessment. Metode tersebut berfokus pada dampak kebijakan sebagai salah satu aspek penting dalam pengukuran kualitas kebijakan.