RRI.CO.ID – Surakarta - Pemerintah terus mendorong program Sekolah Rakyat sebagai upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan putus sekolah. Namun, minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat jenjang Sekolah Dasar atau SD di Kabupaten Sragen masih tergolong rendah.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, Giyatno, mengungkapkan hingga saat ini kuota siswa SD masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Dari kuota 90 siswa untuk masing-masing jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 30 siswa per rombel.

Berdasarkan data aplikasi Setara per akhir Mei 2026, realisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras. Dimana untuk jenjang SD baru menjaring 3 calon siswa. Sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa (telah melebihi kuota utama) dan SMA terdata 71 calon siswa.pada angkatan kedua, jumlah pendaftar tingkat SD baru terisi sangat sedikit.

Menurut Giyatno, rendahnya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat tingkat SD dipengaruhi sejumlah faktor, terutama kekhawatiran orang tua terhadap sistem boarding school atau sekolah berasrama.

Banyak orang tua dinilai belum siap melepas anak usia SD tinggal di asrama, meski seluruh fasilitas pendidikan dan kebutuhan siswa telah disiapkan pemerintah secara gratis.

“Orang tua masih banyak yang mempertimbangkan karena anak harus tinggal di asrama. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses sosialisasi,” ujar Giyatno saat menjadi narasumber dialog interaktif di RRI Jumat 29 Mei 2026.

Selain itu, stigma sosial juga masih menjadi hambatan. Sebagian masyarakat masih memandang Sekolah Rakyat sebagai sekolah khusus anak miskin sehingga memengaruhi minat pendaftaran.

Padahal, menurut pihak sekolah, program tersebut justru dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terarah dan pendampingan intensif.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Heru Prasetyo, mengatakan pemerintah terus melakukan pendekatan secara door to door kepada calon siswa dan keluarganya.

Pendamping sosial dari Kementerian Sosial diterjunkan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi keluarga calon siswa sekaligus memberikan pemahaman mengenai fasilitas yang diterima anak selama bersekolah.

“Fasilitas yang didapat siswa meliputi seragam, perlengkapan sekolah, laptop, makan tiga kali sehari, hingga pendampingan kesehatan serta pembinaan karakter. “ungkap Heru

Heru menambahkan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga desil satu dan dua, termasuk anak putus sekolah maupun rentan putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Sementara itu, pihak sekolah memastikan para siswa yang telah mengikuti program menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi motivasi belajar maupun kondisi kesehatan.

Pemerintah berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerah. Lidia