RRI.CO.ID, SRAGEN – Proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem penjangkauan untuk Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026/2027 tengah berlangsung. Hingga Senin 25 Mei 2026, data yang masuk ke aplikasi Setara (Sistem Evaluasi Terpadu Sekolah Rakyat) milik Kementerian Sosial menunjukkan ketimpangan peminatan yang cukup mencolok antarjenjang pendidikan.

Jenjang SMP tercatat menjadi yang paling diminati hingga telah melebihi kuota yang disediakan. Sebaliknya, jumlah calon siswa yang terjaring untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) justru dinilai masih sangat memprihatinkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengungkapkan bahwa target untuk masing-masing jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) adalah 90 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 30 siswa per rombel.

Berdasarkan data aplikasi Setara per akhir Mei 2026, realisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras. Dimana untuk jenjang SD baru menjaring 3 calon siswa. Sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa (telah melebihi kuota utama) dan SMA terdata 71 calon siswa.

"Untuk jenjang SMP sudah melebihi kuota. Namun, kami akan menambahkan cadangan sebesar 10% dari kuota utama untuk mengantisipasi proses seleksi dan registrasi ulang," ujar Yuniarti saat dikonfirmasi, Rabu 27 Mei.

Menanggapi minimnya pendaftar di jenjang SD yang baru menyentuh angka 3 anak, Yuniarti menjelaskan bahwa faktor psikologis orang tua dan sistem sekolah menjadi tantangan utama bagi tim penjangkau di lapangan.

Sebagian besar orang tua di sekitar lokasi sekolah, khususnya di Kecamatan Mondokan, merasa keberatan dengan sistem asrama (boarding system) yang diterapkan. Padahal, sistem asrama ini bertujuan untuk pembentukan karakter (character building) anak secara intensif dari bangun tidur hingga tidur kembali.

"Rata-rata orang tua anak SD itu penginnya anak bisa pulang ke rumah setelah sekolah. Banyak yang merasa anaknya masih terlalu kecil untuk dilepas di asrama. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami," kata Yuniarti.

Padahal, menurut Yuniarti jenjang SD di Sekolah Rakyat ini menerapkan sistem multi-entry. Di mana anak kelas berapa pun akan diterima dan diberikan kesempatan untuk belajar.

Terkait pemenuhan kuota SD yang masih jauh dari target, Dinsos Sragen menyatakan akan terus bergerak di lapangan hingga batas akhir masa penjangkauan dan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial.

Berbeda dengan sekolah reguler, penerimaan di Sekolah Rakyat menggunakan metode penjangkauan atau asesmen langsung ke warga oleh petugas, bukan pendaftaran mandiri.

Berdasarkan skedul dari Kementerian Sosial, tahapan penjangkauan ini berlangsung dari minggu pertama Mei hingga minggu keempat Juni 2026. Setelah itu, penetapan dan pengumuman peserta didik dilakukan pada minggu keempat Juni, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan pada minggu pertama hingga kedua Juli, dan diakhiri dengan registrasi ulang pada minggu kedua Juli 2026.

Sekolah Rakyat ini diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan Desil 1 dan Desil 2. Namun, Yuniarti menegaskan aturan ini bersifat fleksibel demi asas keadilan.

"Apabila saat penjangkauan ditemukan keluarga yang benar-benar tidak mampu dan layak, tetapi datanya masuk di Desil 6 ke atas, kami dapat melakukan pemutakhiran data atau perubahan desil di lapangan. Jadi tidak kaku," ujarnya.

Adapun batasan usia untuk calon siswa SR adalah minimal 7 tahun hingga maksimal 12 tahun untuk SD, maksimal 15 tahun untuk SMP, dan maksimal 21 tahun untuk jenjang SMA.

Meskipun berlokasi di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, Sekolah Rakyat ini bersifat terbuka untuk luar daerah. Mayoritas pendaftar saat ini memang merupakan warga Sragen, namun beberapa calon siswa dari wilayah Solo Raya seperti Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo juga tercatat sudah ikut terjaring dalam sistem penjangkauan tahun ini. MI