RRI.CO,ID, Sukoharjo - Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sukoharjo terus berjalan dan hngga pertengahan bulan April 2026 ini telah mencapai 35 persen.

Pemkab Sukoharjo berharap, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subiyanto itu dapat selesai tepat waktu pada bulan Juni mendatang.

Kendati terus berjalan, namun ptoses pembangunan sekolah rakyat menemui kendala, mulai dari aksesibilitas warga hingga persoalan lingkungan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, membenarkan jika pihaknya sempat menerima keluhan dari masyarakat terkait gangguan akses jalan dan aktivitas pedagang di sekitar area proyek.

“Kalau masalah progres pembangunan hingga saat ini sudah mencapai 35 persen,” ujar Yunia kepada wartawan usai menghadiri halal bi halal tingkat kabupaten di Gedung Budi Sasono, Selasa 14 April2926.

Menurutnya, berbagai keluhan itu dapat teratasi melalui win-win solution sehingga aktivitas masyarakat justru dapat kembali berjalan lebih baik.

Selain kendala teknis di lapangan, menurut Yunia Wahdiyati persoalan lingkungan menjadi atensi serius, dimana pendangkalan sungai di sisi selatan area pembangunan disinyalir menjadi pemicu genangan air hingga banjir saat hujan deras mengguyur, akibat fungsi resapan yang tidak optimal.

Terkait hal itu, Dinsos bergerak cepat dengan menggandeng pihak kontraktor untuk berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

“Kami berharap berharap segera ada solusi konkret melalui normalisasi sungai agar potensi banjir di kawasan tersebut dapat teratasi,” kata dia.

Menurut dia, Sekolah Rakyat yang berlokasi di wilayah Jombor, Kecamatan Bendosari itu didesain sebagai boarding school atau sekolah berbasis asrama.

“Nantinya Fasilitas sekolah rakyat mencakup jenjang pendidikan lengkap mulai dari SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas mencapai 1.080 siswa pada tahap awal,” ujarnya.

Dijelaskan, sekolah rakyat beda dengan sekolah pada umumnya, dan lebih mengedepankan inklusivitas, terutama sistem penerimaan siswa tidak menggunakan seleksi akademik yang ketat, melainkan memprioritaskan anak-anak dari kategori desil 1 dan 2 atau masyarakat kurang mampu yang berasal dari desa-desa tertentu.

Lebih lanjut disampaikan Yunia Wahdiyati sebagai langkah persiapan operasional, Dinsos berencana menggelar kegiatan dengan mengundang pakar dari Kementerian Sosial serta kepala sekolah berpengalaman,

“Ya, rencana kami nanti akan mengundang pakar dari kemensos dan kepala sekolah untuk berbagi ilmu dan pengamanan mulai dari manajemen rekrutmen hingga pengelolaan asrama,” katanya.

Nantinya fasilitas seklah rakyat tidak hanya melayani warga Sukoharjo, namun diproyeksikan menjadi lokasi relokasi bagi siswa dari Sekolah Rakyat yang saat ini beroperasi di Kota Solo. (Edwi)