Percepatan Imunisasi Jawa Tengah, Strategi Tekan Zero Dose di Solo

RRI.CO.ID, Surakarta – Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) LPPM Universitas Diponegoro (UNDIP) bersama UNICEF dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta menggelar advokasi percepatan imunisasi rutin di Kantor Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Selasa, 5 Mei 2026.

Kegiatan ini dinilai sangat mendesak demi menurunkan angka zero dose atau anak yang belum pernah mendapatkan vaksinasi sama sekali di wilayah Jawa Tengah. Fokus utama pertemuan ini mencakup pengawalan terhadap program imunisasi rutin serta pengenalan 16 jenis antigen vaksin yang kini menjadi standar nasional.

Ketua Puslitkes LPPM UNDIP, Martini mencatat adanya dinamika signifikan dalam program kesehatan pemerintah, di mana jumlah jenis vaksin yang diberikan kini meningkat dari sebelumnya 10 jenis menjadi 16 jenis antigen.

Penambahan ini bertujuan untuk memperkuat imunitas masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak dan siswa sekolah dasar. Selain itu, terdapat penyesuaian skema pemberian vaksin HPV bagi anak sekolah yang kini lebih efisien.

"Kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang tetap dipandang sebagai kegiatan yang urgensi terutama untuk percepatan imunisasi rutin di dalam penurunan zero dose dan juga introduksi vaksin baru," ujar Martini dalam sambutannya.

Ia menekankan pendekatan kepada seluruh pemangku kepentingan harus terus dilakukan untuk mengawal program ini hingga target tahun 2030 mendatang. Secara teknis, pertemuan ini juga menginisiasi pembentukan kelompok kerja yang bertugas mengawal regulasi dan operasional di tingkat daerah.

Hal tersebut termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk memastikan setiap tahapan imunisasi terdokumentasi dan terencana dengan baik. Langkah ini diharapkan dapat menutup celah administratif yang selama ini menghambat pencapaian target imunisasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati, menyatakan pemerintah telah menjamin ketersediaan imunisasi dasar lengkap secara gratis bagi seluruh masyarakat. Ia mengimbau orang tua untuk memanfaatkan fasilitas di Puskesmas, rumah sakit, maupun klinik tanpa perlu mengkhawatirkan biaya.

Komitmen ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam melindungi hak anak untuk hidup sehat dan terbebas dari penyakit menular.

"Upaya untuk kita bisa mengetahui angka zero dose ini tentunya kita juga harus perkuat dengan upaya pencatatan pelaporan yang valid menggunakan sistem terintegrasi nasional dari Kemenkes," kata Retno.

Validitas data menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah tepat sasaran bagi setiap anak yang membutuhkan perlindungan. Dinas Kesehatan Kota Surakarta terus melakukan penyisiran melalui sistem pelaporan digital guna memantau perkembangan cakupan imunisasi di lapangan.

Dengan data yang valid dan dukungan lintas sektoral, diharapkan angka penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Surakarta dapat terus ditekan secara konsisten. Sinergi antara akademisi, organisasi internasional, dan pemerintah daerah ini menjadi fondasi kuat dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional. (Dania/MI)