FGD KB Samsat Sumenep Bahas Strategi Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

RRI.CO.ID, Sumenep - Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Kantor Bersama (KB) Samsat Sumenep. Salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Samsat Sumenep, Kamis (27/8/2026).

FGD tersebut untuk mendengarkan berbagai masukan dan gagasan dari berbagai pihak dari unsur jasaraharja, tokoh masyarakat, dealer, akademisi, dan media terkait pelayanan Samsat, sekaligus mencari langkah konkret agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

Kepala Samsat Sumenep mengatakan, perbaikan pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui FGD, pihaknya berharap dapat memperoleh masukan yang dapat diterapkan secara nyata untuk kemajuan KB Samsat Sumenep. “Pelayanan publik harus terus diperbaiki. Kami berharap FGD ini dapat memberikan perubahan nyata bagi KB Samsat Sumenep,” ungkapnya.

Sementara itu, Rektor UPI menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun pelayanan publik yang optimal. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga perlu dilibatkan dalam memberikan evaluasi dan masukan.

Ia juga menekankan pentingnya standar pelayanan yang jelas serta transparansi informasi, khususnya mengenai biaya atau nominal pembayaran.

“Transparan bukan berarti telanjang. Ada informasi yang memang harus disampaikan kepada masyarakat, tetapi ada pula informasi yang tidak semuanya dapat dibuka. Yang penting adalah bagaimana informasi tersebut dipilah dan disampaikan secara tepat,” jelasnya.

Selain persoalan transparansi, FGD juga membahas tantangan literasi digital masyarakat. Kebiasaan sebagian masyarakat yang memilih menggunakan jasa calo karena menginginkan proses yang praktis dinilai justru dapat membuka peluang terjadinya pungutan liar. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat dinilai perlu terus diperkuat. Masyarakat harus mengetahui bahwa pelayanan Samsat dapat dilakukan melalui prosedur resmi dengan biaya yang jelas dan terukur.

Tokoh masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tersebut. Pemanfaatan media sosial, termasuk siaran langsung melalui TikTok, menjadi salah satu alternatif untuk memperluas jangkauan sosialisasi Samsat kepada masyarakat. Dalam FGD juga terungkap bahwa keterlambatan pembayaran pajak kendaraan tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi.

Faktor kebiasaan menunda pembayaran juga menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Hidayaturrahman dari Samsat menyampaikan bahwa perubahan kebiasaan tersebut membutuhkan edukasi secara konsisten. Samsat juga berupaya jemput bola dengan berbagai macam layanan yang memberi kemudahan kepada masyarakat.

Diskusi kemudian berkembang pada kebutuhan menghadirkan terobosan pelayanan melalui kolaborasi dengan pihak eksternal. Pihak eksternal diharapkan dapat ikut berperan sebagai kepanjangan tangan Samsat dalam menyampaikan informasi serta membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan dan pembayaran pajak kendaraan.

Berbagai gagasan yang muncul dalam FGD diharapkan tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi inovasi konkret. Dengan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital, KB Samsat Sumenep diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin sederhana, transparan, dan dekat dengan masyarakat. (Dy)