Status Kabupaten Kepualauan Diharapkan Percepat Pembangunan di Sumenep

RRI.CO.ID, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Sumenep, Siswahyudi Bintoro, mengatakan perubahan nomenklatur tersebut diharapkan membuat karakter geografis Sumenep sebagai daerah yang memiliki banyak pulau mendapat perhatian lebih besar dalam kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, pengakuan sebagai kabupaten kepulauan diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pariwisata, kelautan, hingga peningkatan investasi.

"Yang kita harapkan dari perubahan nomenklatur ini adalah adanya nilai tambah, baik di sektor ekonomi, pariwisata, kelautan maupun sektor lainnya. Termasuk bagaimana menarik investasi dari luar," kata Siswahyudi, Senin 10 Agustus 2026.

Ia menilai perubahan nomenklatur tidak akan memiliki manfaat apabila hanya sebatas perubahan nama tanpa diikuti dampak terhadap pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan tersebut nantinya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Siswahyudi menjelaskan, secara faktual Sumenep memiliki wilayah kepulauan yang luas. Namun, secara hukum administratif, Sumenep belum menggunakan nomenklatur kabupaten kepulauan. Perubahan status nomenklatur diharapkan dapat memperkuat posisi Sumenep dalam memperoleh kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakter wilayahnya.

Selain mempercepat pembangunan kepulauan, pemerintah daerah juga berharap nomenklatur tersebut dapat memperkuat citra Sumenep sebagai daerah maritim. Kondisi itu dinilai berpotensi meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor potensial.

“memastikan seluruh proses akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan perubahan nomenklatur tersebut, pemerintah berharap pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan dapat berlangsung lebih seimbang sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ucapnya.