RRI.CO.ID, Sumenep - Tingginya inflasi di Kabupaten Sumenep selama dua bulan berturut-turut dinilai tidak cukup dijelaskan hanya karena kenaikan harga sejumlah komoditas. DPRD Sumenep meminta pemerintah daerah lebih transparan mengungkap penyebab utama inflasi serta memperbaiki sistem distribusi barang kebutuhan pokok.

Anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, mengatakan pemerintah perlu membuka data mengenai komoditas yang paling besar menyumbang inflasi sekaligus memetakan persoalan mulai dari sektor produksi hingga distribusi.

"Pemerintah harus bisa menjawab faktor paling mendasar dari persoalan tersebut. Jangan hanya menjelaskan bahwa ada kenaikan harga komoditas," ujarnya, Senin 6 Juli 2026.

Menurut Yasid, banyak daerah di Jawa Timur menghadapi tekanan kenaikan harga yang sama, namun tidak sampai menjadi daerah dengan inflasi tertinggi seperti Sumenep.

Ia juga meminta kinerja perangkat daerah yang menangani pengendalian inflasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk program yang dijalankan, penggunaan anggaran, serta capaian yang diperoleh.

"Masyarakat berhak mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam mengendalikan inflasi karena dampaknya langsung dirasakan melalui kenaikan biaya hidup," katanya.

Yasid menilai tingginya inflasi menjadi ironi mengingat Sumenep memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang semestinya mampu menjaga ketersediaan bahan pangan.

Menurutnya, alasan geografis kepulauan tidak dapat terus dijadikan pembenaran karena karakteristik tersebut telah lama menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Karena itu, pemerintah diminta memperkuat sistem distribusi dan pasokan barang, termasuk menyiapkan kebijakan intervensi pasar apabila diperlukan agar kenaikan harga tidak terus membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

"Pemerintah harus membangun sistem yang mampu mengantisipasi kenaikan harga sebelum masyarakat menjadi korban. Transparansi dan solusi konkret menjadi kebutuhan yang mendesak," ucapnya.