Program Sumur Bor Turunkan Status Kekeringan Sejumlah Desa di Sumenep

RRI.CO.ID, Sumenep - Program pengeboran sumur yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama sejumlah instansi mulai memberikan dampak terhadap penanganan kekeringan. Beberapa desa yang sebelumnya masuk kategori kering kritis kini mengalami penurunan status menjadi kering langka setelah memperoleh sumber air baru.

Sekretaris BPBD Kabupaten Sumenep, Abd. Kadir, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Komando Distrik Militer (Kodim) yang terus memperluas pembangunan sumur bor di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami krisis air bersih.

"Beberapa desa yang sebelumnya berstatus kering kritis kini sudah turun menjadi kering langka setelah adanya pengeboran sumur. Upaya ini terus kami lakukan agar masyarakat memiliki akses air yang lebih baik dan tidak selalu bergantung pada bantuan air bersih," kata Abd. Kadir, Sabtu 4 Juli 2026.

Ia menjelaskan, pembangunan sumur bor menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengurangi dampak kekeringan, terutama di desa-desa yang setiap tahun mengalami kesulitan memperoleh air saat musim kemarau.

Meski demikian, BPBD masih mencatat terdapat 76 desa di 19 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun 2026. Data tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/185/KEP/013/2026 tentang Penetapan Lokasi Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026.

Dalam keputusan itu, wilayah rawan dibagi ke dalam empat kategori, yakni kering kritis, kering langka, kering langka terbatas, dan kering langka kritis.

Sebaran wilayah rawan kekeringan meliputi sejumlah kecamatan di daratan, seperti Manding, Pasongsongan, Rubaru, Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Ambunten, Batang-Batang, Batuputih, dan Saronggi. Sementara di wilayah kepulauan, daerah yang masuk pemetaan antara lain Arjasa, Kangayan, Gayam, Raas, Giligenting, Talango, Masalembu, Nonggunong, dan Sapeken.

BPBD juga telah menyiapkan langkah antisipasi berupa distribusi air bersih bagi desa-desa yang masuk kategori kering kritis. Abd. Kadir menyebut, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan air bersih biasanya mulai meningkat sekitar satu bulan setelah musim kemarau berlangsung.

"Kami sudah memetakan seluruh wilayah terdampak. Saat kondisi mulai memasuki puncak kemarau, desa dengan status kering kritis akan menjadi prioritas utama penyaluran bantuan air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," ujarnya.

Selain penyaluran air bersih, BPBD memastikan upaya pembangunan sumber air baru akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air masyarakat di wilayah rawan kekeringan.