RRI.CO.ID,Sumenep - Persoalan infrastruktur di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan. Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Sumenep, Rabu 20 Mei 2026. untuk menuntut perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan rusak di Kecamatan Kangayan.

Aksi tersebut difokuskan pada desakan percepatan pembangunan ruas jalan selatan Kangayan yang meliputi Batu Putih, Tembayangan hingga Cangkraman.

Ketua Formaka, Iip Suryanyo, mengatakan masyarakat kepulauan selama ini masih menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi jalan yang rusak dan belum tertangani secara maksimal.

Menurutnya, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga, terutama distribusi hasil pertanian dan perikanan dari wilayah selatan Kangayan.

“Potensi pertanian dan kelautan di Kangayan cukup besar, tetapi akses jalan yang buruk membuat distribusi hasil masyarakat menjadi sulit,” ujarnya dalam orasi.

Selain sektor ekonomi, Formaka juga menilai kerusakan jalan berpengaruh terhadap pelayanan dasar masyarakat, termasuk akses pendidikan dan kesehatan.

Iip mencontohkan kasus ibu hamil yang sempat ditandu warga akibat sulitnya akses jalan di Desa Tembayangan sebagai bentuk nyata persoalan infrastruktur di wilayah kepulauan.

Dalam aksi tersebut, Formaka juga meminta pemerintah daerah lebih terbuka terkait rencana pembangunan infrastruktur di Kangayan, termasuk kepastian anggaran dan jadwal pelaksanaan proyek.

Massa aksi menilai pembangunan di wilayah kepulauan masih belum seimbang dibanding kawasan daratan.

Sementara itu, berdasarkan penjelasan Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, ruas jalan selatan Kangayan sebelumnya sempat direncanakan masuk program pembangunan tahun 2026. Namun rencana itu mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran.

Demonstrasi sempat memanas ketika peserta aksi meminta bertemu langsung dengan Bupati Sumenep. Namun situasi kembali kondusif setelah dilakukan mediasi oleh aparat keamanan.

Melalui aksi tersebut, Formaka berharap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan dapat menjadi prioritas pemerintah daerah demi menunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.