RRI.CO.ID, Sumenep - Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim merespons sejumlah catatan DPRD terkait ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, secara umum laporan pemerintah daerah dapat diterima, namun ia mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi bersama.

“Secara garis besar LKPJ bisa diterima, tetapi memang ada sejumlah catatan yang perlu kami tindak lanjuti,” ujarnya. Kamis, 30 April 2026.

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi belum meratanya pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan anggaran, termasuk adanya pemotongan anggaran yang cukup signifikan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah daratan, tetapi juga menjangkau kawasan kepulauan.

“Kami terus berupaya agar pembangunan merata, baik di daratan maupun kepulauan. Itu menjadi perhatian utama kami,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah pembangunan infrastruktur telah mulai direalisasikan di wilayah kepulauan dan akan dilanjutkan secara bertahap ke daerah lain.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan. Upaya peningkatan kualitas layanan terus dilakukan, termasuk pembenahan pelayanan di RSUD dr. Moh. Anwar yang sebelumnya sempat mendapat sorotan.

“Perbaikan terus kami lakukan secara bertahap, dan saat ini sudah mulai menunjukkan peningkatan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep, lanjut Imam Hasyim, akan terus melakukan pembenahan lintas sektor sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif.