RRI.CO.ID, Sumenep - Evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025 tidak hanya berhenti pada catatan administratif, tetapi menyoroti langsung persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Hal itu mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Kamis 30 April 2026, saat Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan hasil pembahasan beserta sejumlah rekomendasi strategis.

Ketua Pansus, Hosnan, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus lebih berorientasi pada dampak nyata, bukan sekadar capaian program di atas kertas. Menurutnya, kualitas kebijakan publik harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama di daerah dengan karakter geografis kompleks seperti Sumenep.

Salah satu sorotan utama adalah pelayanan kesehatan di RSUD dr. Moh. Anwar yang masih kerap dikeluhkan warga. Pansus menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Perbaikan tata kelola dan manajemen pelayanan kesehatan menjadi hal mendesak agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik dapat meningkat,” kataHosnan.

Selain sektor kesehatan, ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan juga menjadi perhatian serius. Infrastruktur yang belum merata dinilai berdampak pada aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan.

Pansus mendorong agar kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap kondisi geografis, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang berkepanjangan.

Di sektor sosial, akurasi data penerima bantuan turut menjadi sorotan. Ketidaktepatan data dinilai berpotensi membuat program bantuan tidak tepat sasaran. DPRD meminta adanya pembenahan sistem pendataan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Sementara dalam bidang pendidikan dan kesehatan secara umum, pemerataan tenaga layanan juga dinilai masih menjadi tantangan. Distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang belum merata dinilai berpengaruh pada kualitas layanan di berbagai wilayah.

Di sisi lain, aspek ekonomi daerah juga disinggung, terutama terkait potensi dampak penurunan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. Pansus mengingatkan pentingnya strategi alternatif agar kondisi tersebut tidak berdampak luas kepada masyarakat.

Melalui berbagai catatan tersebut, DPRD menegaskan bahwa evaluasi LKPJ harus menjadi momentum perbaikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

“Yang terpenting bukan hanya laporan yang baik, tetapi bagaimana kebijakan yang dihasilkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Hosnan.

Dengan sejumlah sorotan tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam merumuskan kebijakan, sehingga pembangunan di Sumenep berjalan lebih inklusif dan merata.