RRI.CO.ID, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memetakan sumber-sumber pendapatan baru untuk memperkuat keuangan daerah di tengah perkembangan sistem pelayanan berbasis digital.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni pengembangan layanan Microcell yang diproyeksikan menjadi potensi baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep.

Rencana tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep di Kantor Pemkab setempat, Rabu 20 Mei 2026.

Kepala Bapenda Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya mengatakan, pemerintah daerah saat ini tidak hanya fokus pada optimalisasi pajak dan retribusi konvensional, tetapi juga mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pelayanan publik.

Menurutnya, pengembangan sistem layanan digital menjadi peluang besar untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih modern dan efisien.

“Kami sedang menyiapkan inovasi layanan berbasis Microcell yang nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu penopang PAD baru di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengembangan program tersebut terinspirasi dari hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Lamongan yang dinilai berhasil memanfaatkan sistem digital dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperluas penggunaan sistem pembayaran non-tunai di berbagai sektor pelayanan guna memperkuat transparansi dan efektivitas pengelolaan pendapatan.

Ferdiansyah menilai transformasi digital penting dilakukan agar tata kelola pendapatan daerah lebih adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Pemkab Sumenep juga mulai mengevaluasi sejumlah tarif retribusi daerah agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi saat ini tanpa membebani masyarakat.

“Penyesuaian tarif dilakukan secara proporsional agar pelayanan tetap berjalan optimal dan penerimaan daerah bisa terus meningkat,” katanya.

Data Bapenda menunjukkan tren PAD Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, realisasi PAD tercatat mencapai Rp382,7 miliar atau melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Sementara hingga pertengahan Mei 2026, capaian PAD sudah menyentuh Rp74,4 miliar dan diperkirakan terus bertambah seiring penguatan sistem digitalisasi layanan daerah.