BPS Sumenep Siapkan Ribuan Petugas Sapu Bersih Data UMKM hingga Pelosok Kepulauan

RRI.CO.ID, Sumenep - Memasuki tahap kedua Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep akan mengerahkan petugas lapangan untuk menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk usaha rumah tangga hingga sektor informal.

Tahap ini dijadwalkan berlangsung mulai 16 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan metode door to door yang menyasar seluruh unit usaha, termasuk yang tidak terdaftar secara formal.

“Kami akan merekrut mitra petugas yang dilatih khusus untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan, karena sebagian besar pelaku usaha kecil tidak memungkinkan melakukan pengisian mandiri,” kata Kepala BPS Sumenep, Handoyo Wijaya. Selasa 5 Mei 2026.

Ia menjelaskan, petugas akan menggunakan pendekatan berbasis bangunan, yakni mendatangi rumah-rumah warga untuk mengidentifikasi apakah terdapat aktivitas usaha di dalamnya. Jika ditemukan, pendataan akan dilakukan secara langsung melalui wawancara.

Metode ini dinilai efektif untuk menjangkau sektor usaha informal seperti pedagang kaki lima, pelaku usaha kuliner rumahan, hingga pengemudi ojek online.

“Target kami sekitar 90 ribu lebih unit usaha, yang mayoritas merupakan usaha kecil dan mikro,” ujarnya.

Handoyo menyebut, struktur ekonomi Sumenep memang didominasi oleh sektor UMKM, selain sektor pertanian yang berkontribusi sekitar 24–25 persen terhadap perekonomian daerah.

Namun demikian, pelaksanaan sensus tidak lepas dari tantangan, terutama faktor geografis wilayah kepulauan serta kondisi cuaca yang dapat menghambat mobilitas petugas.

Selain itu, tantangan lain adalah memastikan kejujuran responden dalam memberikan data usaha. BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan bersifat agregat dan tidak akan dipublikasikan secara individu.

“Data tidak akan menyebut nama pelaku usaha. Yang ditampilkan adalah gambaran umum, seperti rata-rata pendapatan atau jumlah tenaga kerja per sektor,” ujarnya.

BPS juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat, karena data tersebut akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pemerintah ke depan.

Dalam pelaksanaannya, BPS Sumenep turut menggandeng pemerintah daerah untuk mendukung sosialisasi, mulai dari pemasangan baliho, video testimoni pejabat, hingga pemanfaatan media publik.

Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan sensus ekonomi dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang valid sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah.