Stunting Masih Tinggi, Bupati Sumenep: Penanganan Stunting Prioritas Pembangunan

RRI.CO.ID, Sumenep – Tingginya angka kasus stunting menjadi atensi Pemkab Sumenep. Bahkan, Pemerintah Daerah di Kabupaten paling ujung Timur Pulau Madura ini menempatkan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah.

Data yang tercatat di Dinas Kesehatan Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep menyebutkan, hingga saat ini, jumlah stunting kurang lebih 1.789 anak atau dikisaran 3,2 persen dari 56.538 anak yang diukur.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan penanganan masalah stunting menjadi salah satu perhatiannya. Ia menilai stunting bukan sekedar persoalan kesehatan, tapi sebagai bagian dari investasi Sumber Daya Manusia (SDM).

Karena itu, upaya mencegah dan mengetaskan stunting mendapat porsi utama dalam fokus pembangunan di Kabupaten Sumenep. ”Stunting menjadi agenda prioritas bagi Pemerintah Daerah, sebab ini bukan sekedar masalah kesehatan, tapi pembangunan manusia,” ujarnya, Rabu 30 September 2026.

Ia menyatakan, Pemkab Sumenep berkomitmen untuk terus menyelesaikan masalah stunting, sehingga selama beberapa tahun terakhir Kabupaten Sumenep termasuk daerah yang cukup signifikan dalam menekan stunting.

Bupati menegaskan, kualitas generasi yang akan menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045 perlu dipersiapkan sejak fase paling awal kehidupan, termasuk sejak masa kehamilan hingga anak memasuki periode tumbuh kembang.

“Stunting bagi kami sesungguhnya menjadi konsen penting, karena ini merupakan bagian dari gambaran masa depan bagaimana anak-anak cerdas kita siapkan untuk generasi 2045,” kata Fauzi.

Fauzi mengatakan, perhatian terhadap tumbuh kembang anak perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pendampingan tidak cukup diberikan ketika anak sudah mengalami persoalan pertumbuhan, tetapi perlu dilakukan sejak ibu menjalani masa kehamilan.

Karena itu, ibu hamil, ibu pascapersalinan atau menyusui, bayi, hingga balita menjadi kelompok yang membutuhkan pendampingan secara berkesinambungan.

Pelaksanaannya, kata Fauzi, membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari kader, tenaga penyuluh, tenaga kesehatan hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK).

“ Itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan kami dengan BKKBN Jawa Timur yang juga membahas penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), pelayanan KB serta percepatan penanganan stunting,” ungkapnya.