Tabayyun, Kunci Menyikapi Program Pemerintah yang Dinilai Tidak Relevan

RRI.CO.ID, Sumenep – Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap berbagai kebijakan maupun program pemerintah. Namun, penyampaian aspirasi perlu dilakukan secara bijak, disertai informasi yang benar, serta mengedepankan semangat tabayyun agar tidak berkembang menjadi polemik.

Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Ustaz Washilur Rahman, mengatakan tabayyun menjadi langkah penting ketika masyarakat menemukan program pemerintah yang dinilai tidak sesuai kebutuhan atau kurang memberikan manfaat.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu terburu-buru menyimpulkan suatu kebijakan hanya berdasarkan informasi yang beredar, terutama melalui media sosial. Aspirasi tetap perlu disampaikan, tetapi harus didasarkan pada fakta, kajian, dan pemahaman yang utuh terhadap tujuan program.

“Ketika ada pemimpin yang dirasa tidak baik, kita harus berani mengingatkan. Tetapi dalam menyampaikan kritik, perlu ada tabayyun dan pembuktian agar kita mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kemanfaatan program tersebut,” ujar Washilur Rahman saat berdialog di RRI Sumenep Sabtu 15 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, penilaian terhadap sebuah kebijakan sangat beragam karena masyarakat Indonesia memiliki latar belakang, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda. Sesuatu yang dianggap baik oleh sebagian masyarakat belum tentu dipandang sama oleh kelompok lain maupun pemerintah.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak langsung menyalahkan pemerintah ketika menemukan program yang dianggap tidak relevan. Kritik dan masukan justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu membuka ruang komunikasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum maupun setelah sebuah program dijalankan. Evaluasi terhadap kebijakan diperlukan untuk mengetahui apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat atau justru membutuhkan perbaikan.

Washilur mengingatkan, polemik dapat semakin besar ketika informasi yang belum terverifikasi disebarkan tanpa proses penyaringan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperlebar jarak antara masyarakat dengan pemerintah.

Terlebih, generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial sehingga mudah menerima dan menyebarkan informasi. Menurutnya, setiap informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah harus terlebih dahulu diperiksa kebenarannya, dibandingkan langsung dipercaya dan disebarluaskan.

Ia mencontohkan berbagai isu besar yang pernah berkembang di dunia akibat informasi yang tidak diverifikasi secara memadai. Karena itu, masyarakat perlu belajar mengambil pelajaran bahwa informasi yang viral belum tentu identik dengan kebenaran.

“Jangan sampai kita menjadi korban informasi yang sengaja digunakan pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat dengan pemerintah. Generasi muda harus mampu menyaring informasi dan tidak mudah terpancing hoaks,” katanya.

Washilur berharap masyarakat dan pemerintah dapat membangun hubungan yang saling menguatkan. Masyarakat tetap kritis dalam memberikan masukan, sementara pemerintah terbuka menerima kritik sebagai bagian dari evaluasi pelayanan publik.

Menurutnya, mendukung pemerintah bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan tanpa kritik. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara santun, berdasarkan fakta, dan bertujuan memperbaiki keadaan merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa.

Tabayyun pada akhirnya bukan sekadar memeriksa benar atau salahnya sebuah informasi. Lebih dari itu, tabayyun merupakan sikap untuk menahan diri, mencari penjelasan, memahami persoalan secara utuh, kemudian mengambil keputusan secara bijaksana.

Dengan budaya tabayyun, perbedaan pandangan terhadap program pemerintah diharapkan tidak berubah menjadi konflik. Kritik tetap menjadi bagian dari demokrasi, sementara persatuan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi tujuan bersama.