RRI.CO.ID, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk mengendalikan lonjakan sampah selama arus mudik hingga perayaan Idulfitri.

Dokumen yang ditandatangani pada 17 Maret 2026 tersebut memuat berbagai instruksi yang ditujukan kepada seluruh elemen, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah, hingga pelaku usaha dan masyarakat.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, mengatakan kebijakan ini merupakan respons atas meningkatnya volume sampah yang kerap terjadi setiap momentum Lebaran.

“Melalui kebijakan ini, seluruh pihak diharapkan turut berperan aktif dalam mengurangi timbulan sampah, baik saat perjalanan mudik maupun ketika perayaan Idulfitri berlangsung,” ujarnya, Rabu 25 Maret 2026.

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah menekankan optimalisasi pengelolaan sampah di sepanjang jalur mudik serta kawasan penyangga, termasuk fasilitas umum seperti terminal, pelabuhan penyeberangan, dan bandara.

Selain itu, penyediaan tempat sampah terpilah diwajibkan di titik-titik strategis seperti SPBU, rumah makan, dan rest area.

“Tempat sampah tersebut harus mampu memisahkan jenis sampah, mulai dari sisa makanan, plastik, masker, hingga limbah residu lainnya,” ujarnya menegaskan.

Langkah lain yang dilakukan yakni pengangkutan sampah secara mobile di area rawan penumpukan serta pendirian stasiun penampungan sampah terpilah yang juga berfungsi sebagai sarana edukasi.

Sebagai penguatan, Pemkab Sumenep juga akan membentuk posko dan satuan tugas khusus yang mulai bekerja sejak H-7 hingga H+7 Idulfitri.

“Tim ini bertugas mengantisipasi dan menangani potensi penumpukan sampah, terutama di titik-titik rawan selama arus mudik dan arus balik,” katanya.

Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan sampah selama Lebaran dapat berjalan optimal dan terkoordinasi.