Perubahan APBD PBD Jadi Rp1,28 Triliun, Gubernur Elkam Soroti Kualitas Belanja

RRI.CO.ID, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu (Elkam) menegaskan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas belanja, memperkuat pendapatan daerah, dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Elisa dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 kepada DPRP PBD, Senin, 21 September 2026 di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRP PBD Ortis F. Sagrim, didampingi Wakil Ketua I Annke Lieke Makatuuk, Wakil Ketua II Fredrik F.A. Marlissa, dan Wakil Ketua III Maria Jitmau. Hadir pula Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, Anggota DPRP PBD, Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Elisa mengatakan perubahan APBD tidak sekadar mengubah angka pendapatan dan belanja, tetapi menjadi instrumen untuk melakukan koreksi, penyesuaian, dan penajaman kebijakan anggaran berdasarkan perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, kemampuan fiskal, serta kebutuhan pembangunan daerah.

Ia menegaskan efisiensi tidak boleh dimaknai hanya sebagai pengurangan anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kita harus memahami efisiensi bukan sebagai pengurangan anggaran semata dari pemerintah pusat. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua Barat Daya,” kata Elisa.

Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Papua Barat Daya direncanakan meningkat dari Rp1,085 triliun menjadi Rp1,287 triliun atau bertambah sekitar Rp202,12 miliar.

Pendapatan Asli Daerah juga naik dari Rp249,07 miliar menjadi Rp275,17 miliar. Sementara Pendapatan Transfer meningkat dari Rp836,18 miliar menjadi Rp1,011 triliun.

Kenaikan Pendapatan Transfer antara lain berasal dari penyesuaian pagu Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dari Rp398 miliar menjadi Rp548,01 miliar atau meningkat sekitar Rp150,01 miliar.

Elisa meminta peningkatan pendapatan tersebut diikuti kerja ekstra seluruh OPD, terutama dalam mengoptimalkan potensi pajak dan sumber pendapatan daerah.

Hingga 30 Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai 63,6 persen, dengan realisasi pajak daerah sebesar 70,5 persen. Pajak Air Permukaan telah mencapai 116 persen dan Pajak Alat Berat 115 persen, sementara retribusi daerah mencapai 159 persen.

Menurut Elisa, capaian tersebut masih harus diperkuat melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran basis data, serta pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi di Papua Barat Daya tetapi masih beradministrasi di luar daerah.

Pada sisi belanja, realisasi APBD hingga 30 Agustus 2026 mencapai 52,9 persen. Realisasi tersebut terdiri atas belanja operasional 59,2 persen, belanja modal 12,6 persen, dan belanja transfer ke kabupaten/kota sekitar 36,8 persen.

Elisa menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang salah satunya dipengaruhi proses administrasi dan persiapan kegiatan pada sejumlah perangkat daerah yang baru selesai sekitar Juni 2026.

Karena itu, seluruh OPD diminta mempercepat kegiatan yang telah siap dan mendorong pencairan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan.

“Kita tidak boleh menumpuk realisasi pada akhir tahun,” ujarnya.

Elisa juga meminta OPD menghentikan pola pembagian anggaran ke terlalu banyak kegiatan kecil yang tidak memiliki daya ungkit. Anggaran, kata dia, harus dikonsolidasikan pada program prioritas yang mendukung visi dan misi pemerintah daerah, memiliki target terukur, dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Kita harus berani mengubah pola pikir dari berapa banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan menjadi berapa besar perubahan yang dapat kita hasilkan bagi masyarakat,” kata Elisa.

Untuk sektor pembangunan, arah belanja Perubahan APBD 2026 diarahkan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, UMKM, dan IKM.

Program tersebut juga diarahkan untuk membuka kesempatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pencapaian target pembangunan Papua Barat Daya.

Khusus Dana Otsus, Elisa menegaskan peningkatan alokasi harus diterjemahkan ke dalam program yang memberikan dampak nyata terhadap masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan penguatan masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur.

Setiap perangkat daerah diminta memastikan penggunaan Dana Otsus memiliki output dan outcome yang jelas, terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Pemprov PBD juga melakukan penyesuaian penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2025. Elisa mengingatkan SiLPA yang telah memiliki peruntukan tidak dapat dipandang sebagai ruang fiskal yang bebas digunakan untuk membiayai program baru.

Dana tersebut terlebih dahulu diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban, antara lain sisa Dana Otsus, utang belanja, penyelesaian belanja modal, kewajiban PFK, hak pemerintah kabupaten/kota, serta kewajiban iuran Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.

Di tengah keterbatasan fiskal dan besarnya kebutuhan pembangunan sebagai provinsi baru, Elisa meminta pemerintah daerah dan DPRP PBD memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Ia berharap kritik, koreksi, dan masukan DPRP menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan APBD semakin sehat, berkualitas, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

“Anggaran adalah instrumen untuk mewujudkan janji pemerintah kepada masyarakat,” ujar Elisa.

Elisa juga mengajak pemerintah daerah dan DPRP menjaga kemitraan, keterbukaan, dan kebersamaan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 sehingga dapat segera ditetapkan dan dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat Daya.