15.300 Keanekaragaman Hayati Terancam, DLH PBD Ingatkan Krisis Iklim

RRI.CO.ID, Sorong - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat Daya mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati.

Kepala DLH Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si., mengatakan krisis iklim menjadi salah satu dari tiga isu lingkungan global selain polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Ia menyebut berdasarkan data Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak perubahan iklim.

“Kurang lebih ada 15.300 sekian keanekaragaman hayati yang akan hilang. Ada ketakutan seperti itu, ini data dari Bappenas,” kata Julian saat dikonfirmasi Minggu, 13 September 2026.

Menurutnya, perubahan iklim dapat memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari polusi udara dan air hingga kerusakan ekosistem.

Julian mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan dokumen mitigasi perubahan iklim untuk menentukan wilayah yang membutuhkan perlindungan, termasuk kawasan hutan dan sumber-sumber mata air.

Ia menilai perlindungan sumber air penting dilakukan sejak dini karena perubahan lingkungan dan pencemaran berpotensi memicu krisis air di masa mendatang.

Selain menjaga kawasan hutan, DLH PBD juga mendorong pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Sampah, khususnya sisa makanan, dapat menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global.

“Untuk mitigasi pengelolaan sampah ini kita lakukan misalnya dengan maggot. Nah itu bagian-bagian solusi bagaimana menekan gas metana,” ujarnya.

Julian juga menyoroti dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut di Raja Ampat. Menurutnya, kenaikan suhu akibat krisis iklim dapat menyebabkan terumbu karang mengalami pemutihan meskipun tidak ada limbah yang masuk ke kawasan tersebut.

Ia mendorong adanya komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk Bappenas, serta dukungan dari negara-negara dan lembaga donor untuk membantu daerah menghadapi dampak perubahan iklim.

Menurut Julian, upaya menjaga lingkungan tidak boleh dipertentangkan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu mencari solusi agar perlindungan ekologi tetap berjalan tanpa menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.

“Antara kita jaga dan kita makan apa ini perlu dicari solusi. Tapi kita juga tidak bisa mempertentangkan ekonomi dan ekologi,” katanya.

Julian menambahkan, pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya perlu memperhatikan tiga aspek utama, yakni lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.