RRI.CO.ID, Sorong - Usai pelaksanaan Papeda Summit 2026 yang berlangsung 2–4 September 2026 di Kota Sorong, sejumlah gagasan dan persoalan strategis pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua mulai diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan.
Ketua Panitia Papeda Summit 2026 yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi diharapkan melahirkan gagasan yang dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat adat.
Julian saat ditemui, Minggu, 6 September 2026, menjelaskan Papeda Summit merupakan tindak lanjut dari keinginan para gubernur di Tanah Papua agar pembangunan di wilayah ini berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus memadukan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Prinsip tersebut, kata dia, sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun Nomor 21 tahun 2001.
Ia menyebut Pasal 63 dan 64 UU Otsus telah mengatur pembangunan di Tanah Papua agar memperhatikan pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, tata ruang, keanekaragaman hayati, perubahan iklim serta hak-hak masyarakat adat. “Artinya perubahan iklim yang hari ini katong bicara, itu di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Pasal 63 dan 64 itu sudah mengatur,” ujar Julian.
Ia menilai persoalan mendasar di Tanah Papua bukan hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana lingkungan dan sosial budaya dapat dijaga dalam proses pembangunan.
Papeda Summit kemudian menjadi ruang mempertemukan pengambil kebijakan, para pakar, profesor, peneliti, masyarakat adat, masyarakat sipil dan mitra pembangunan untuk membahas persoalan tersebut.
Julian menyebut sekitar 50 hingga 60 mitra pembangunan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sekitar 10 hingga 11 profesor dan sejumlah peneliti turut hadir untuk menyampaikan hasil riset maupun gagasan terkait pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, pembahasan pada hari pertama lebih banyak berkaitan dengan kebijakan, sedangkan hari kedua memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat adat dari enam provinsi di Tanah Papua untuk menyampaikan persoalan dan solusi berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah pengakuan terhadap hutan adat. Julian menjelaskan, banyak masyarakat di Tanah Papua memiliki wilayah yang secara sosial dan adat telah dianggap sebagai hutan adat. Namun, pengakuan secara hukum membutuhkan proses hingga diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan. “Untuk mendapatkan SK Menteri Kehutanan itu, maka ada tahapan, proses verifikasi, prosedur, ini cukup panjang,” katanya.
Karena itu, menurut Julian, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk mencari format yang dapat mempercepat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat adat dalam mengelola hutan adat. Ia juga menyoroti potensi hasil hutan bukan kayu yang dimiliki masyarakat Orang Asli Papua. Berbagai produk lokal dari enam provinsi ditampilkan dalam Papeda Summit, mulai dari madu, sagu, produk berbahan mangrove hingga berbagai hasil olahan lainnya.
Julian menilai masyarakat telah bergerak mengembangkan potensi tersebut, namun pemerintah perlu memperkuat sisi hilir, terutama dalam membuka akses pasar. “Hulunya ada di masyarakat, hilirnya ada di pemerintah,” ujarnya.
Namun, pembukaan pasar juga harus disertai kajian mengenai kemampuan produksi masyarakat serta ketersediaan sumber daya di hutan agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan. Selain hutan adat, isu karbon dan dana iklim juga menjadi salah satu gagasan penting yang dibahas dalam Papeda Summit.
Julian mengatakan hutan Papua yang masih utuh dan terjaga seharusnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat dapat memberikan reward kepada enam provinsi di Tanah Papua yang mampu mempertahankan kawasan hutannya.
Salah satu gagasan yang muncul adalah pemberian tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang secara khusus diarahkan untuk pemberdayaan Orang Asli Papua yang menjaga hutan. “Hutan kita ini yang masih utuh, yang masih bagus, harus dikasih penghargaan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Julian, skema penghargaan tersebut perlu dibahas lebih lanjut agar keberadaan hutan yang tetap terjaga tidak hanya dipandang sebagai potensi lingkungan, tetapi juga memiliki nilai dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang menjaganya.
Ia juga mendorong adanya format pembagian manfaat dari dana karbon dan dana iklim yang jelas. Menurutnya, perlu dikaji berapa bagian yang dapat diterima masyarakat adat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. “Ini pun kami sedang memperjuangkan untuk mengusulkan ke dalam peraturan daerah di tingkat provinsi terkait dengan karbon,” ujarnya.
Julian menegaskan perubahan kebijakan tidak akan terjadi hanya dengan menyampaikan tuntutan. Menurutnya, kebijakan harus dibangun melalui riset, konsep, pengalaman masyarakat serta diskusi bersama para pengambil kebijakan. Ia menyebut Tanah Papua memiliki banyak hasil penelitian yang belum diterjemahkan menjadi kebijakan.
“Di Papua ini banyak sekali riset yang tidur. Banyak pakar punya riset di Tanah Papua yang kemudian tidur karena tidak diangkat menjadi kebijakan,” katanya.
Karena itu, hasil riset yang dibahas dalam Papeda Summit akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Julian mengatakan rekomendasi tersebut masih akan dirumuskan dengan menggabungkan berbagai hasil diskusi selama dua hari pelaksanaan forum. Setelah itu, rekomendasi akan diarahkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Menurutnya, tidak seluruh persoalan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagian membutuhkan kebijakan gubernur, bupati dan wali kota, sementara bagian lainnya menjadi tanggung jawab masyarakat adat.
Papeda Summit juga menghasilkan gagasan untuk mengadopsi praktik baik dari daerah lain di Tanah Papua. Salah satunya sekolah adat di Wamena yang dinilai dapat menjadi contoh untuk menghidupkan kembali sekolah adat di Maybrat. Julian menilai pendidikan adat penting untuk membentuk karakter, filosofi dan moral generasi muda sejak usia dini.
Ia juga menekankan pentingnya melihat enam provinsi di Tanah Papua sebagai satu kesatuan ekologis. "Enam provinsi itu secara administrasi masing-masing mengatur dirinya sesuai dengan kewenangan, tetapi secara ekologi kita satu. Satu ekosistem, satu ekologi,” katanya.
Menurut Julian, konsep tersebut sejalan dengan semangat “Enam menjadi satu, satu menjadi enam” yang sebelumnya dideklarasikan di Manokwari.
Pelaksanaan Papeda Summit 2026 turut melibatkan mitra internasional, di antaranya Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Jerman. Dukungan Pemerintah Jerman melalui GIZ juga diwujudkan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Profil Keanekaragaman Hayati Papua Barat Daya yang diluncurkan dalam rangkaian kegiatan.
Julian mengatakan pelaksanaan Papeda Summit menjadi contoh penting bahwa pembangunan tidak harus selalu bergantung pada anggaran pemerintah.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat terlaksana melalui kolaborasi sekitar 50 hingga 60 mitra pembangunan bersama pemerintah, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi Kota Sorong melalui aktivitas UMKM, warung, penjualan oleh-oleh dan konsumsi masyarakat.
Ke depan, Julian berharap Festival Pembangunan Berkelanjutan dapat digelar secara rutin, setidaknya dua tahun sekali, dengan melibatkan enam provinsi di Tanah Papua.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah di enam provinsi, mitra pembangunan, masyarakat adat, para pakar, peneliti serta TNI-Polri yang turut mendukung pelaksanaan Papeda Summit 2026.
Julian menegaskan perjuangan pembangunan berkelanjutan membutuhkan optimisme dan kerja bersama agar gagasan yang lahir dari Tanah Papua dapat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan. “Kita jangan menyerah, jangan mengeluh, mari kita berjuang bersama-sama,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....