PKPRA dan Pemkab Raja Ampat Dorong Pembentukan Pokja Perhutanan Sosial

RRI.CO.ID, Raja Ampat - Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat (PKPRA) bersama Pemerintah Kabupaten mendorong pembentukan kelompok kerja atau Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS). Upaya pembentukan Pokja PPS ini diawali melalui workshop yang digelar di Aula Wayag, Selasa, 11 Agustus 2026.

Kegiatan yang dibuka Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam ini dihadiri Kepala Balai Perhutanan Sosial Ambon, Beny Ahadian Noor dan Manajer Program PKPRA Stevanus Wawiya. Kegiatan workshop ini juga melibatkan sejumlah Kepala Distrik, Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK), Perwakilan The Asia Foundation (TAF), perwakilan mitra pembangunan, perwakilan pelaku usaha wisata, dan kepala kampung.

Dalam arahannya, Bupati Orideko mengatakan bahwa Kabupaten Raja Ampat memiliki kekayaan hutan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa yang menuntut tanggung jawab besar, untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat adat maupun masyarakat kampung.

Menurut Bupati, hingga Juni 2026, realisasi perhutanan sosial di Kabupaten Raja Ampat telah mencapai kurang lebih 66.702 hektare dengan 30 unit Surat Keputusan skema Hutan Desa. Namun demikian, masih terdapat tantangan, antara lain penyusunan dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial, Rencana Kerja Tahunan, serta pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang belum sepenuhnya terlaksana.

"Oleh karena itu, pembentukan Pokja PPS ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pendampingan, serta membuka akses pembiayaan dan pasar bagi kelompok perhutanan sosial di daerah kita," kata Bupati.

Bupati menyambut baik inisiatif Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat bersama Balai Perhutanan Sosial Ambon dan The Asia Foundation dalam memfasilitasi kegiatan workshop. Pihaknya mengajak seluruh Perangkat Daerah, mitra pembangunan, lembaga adat, dan masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen mendukung Pokja PPS agar dapat berfungsi optimal, sehingga program Perhutanan Sosial benar-benar memberi manfaat nyata, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat, khususnya kelompok perempuan dan masyarakat kampung di sekitar kawasan hutan.

Manajer Program PKPRA, Stevanus mengatakan pembentukan Pokja PPS sudah dilakukan di tingkat Provinsi Papua Barat Daya dan dilanjutkan untuk tingkat Kabupaten Raja Ampat. "Kami ingin agar Raja Ampat menjadi daerah pertama di Papua Barat Daya yang membentuk Pokja PPS," katanya.

Menurut dia, workshop diadakan untuk membangun sinergi lintas sektor dan membangun kesepahaman kerja sama percepatan perhutanan sosial. dalam workshop juga akan dibuat struktur Pokja dan rencana kerja yang aka dilakukan untuk meningkatkan akses perhutanan sosial bagi masyarakat adat.

Kegiatan workshop juga diisi dengan pemaparan materi secara daring dari Kepala Bappeda Kabupaten Maroos terkait keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial di kabupaten tersebut yang dinilai sukses dan bisa menjadi rujukan.