RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mencatat sebanyak 43 konflik telah terjadi di wilayah Papua Barat Daya hingga pertengahan 2026.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, George Japsenang, dalam kegiatan validasi hasil pengisian self assessment Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM) di Kota Sorong, Jumat 11 September 2026.
George mengatakan, hasil asesmen yang dilakukan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri bersama Universitas Indonesia menemukan sejumlah persoalan di kabupaten/kota.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan pelaksanaan Paskibraka, penanganan konflik di daerah, serta keterbatasan anggaran yang membuat pelaksanaan program Kesbangpol belum dapat berjalan maksimal.
“Kurang lebih sampai pertengahan tahun ini sudah ada 43 konflik yang terjadi. Itu cukup menonjol dan signifikan, sehingga upaya pencegahannya perlu kita lakukan bersama-sama,” ujar George.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam mengalokasikan anggaran bagi upaya pencegahan dini konflik di tengah masyarakat.
George menegaskan, pencegahan konflik bukan hanya menjadi tugas Kesbangpol, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Untuk ke depan, Kesbangpol PBD akan mendorong kegiatan yang bersifat humanis bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang bertugas di daerah.
“Pembangunan tidak mungkin berjalan jika situasi keamanan terus mengalami gangguan. Kita berharap kondisi tetap aman, tenteram, dan damai agar penyelenggaraan pemerintahan secara umum dapat berjalan dengan baik,” pungkas George.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin, mengatakan pengukuran ITKPU-PUM merupakan salah satu indikator kinerja Menteri Dalam Negeri dalam menjaga stabilitas sosial politik, harmoni, dan kerukunan di daerah.
“Di Provinsi Papua Barat Daya, kami hadir untuk melakukan pengukuran dari enam aspek, seperti wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, penanganan konflik sosial, serta penguatan demokrasi,” katanya.
Andi menyebut hasil pengukuran akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kemendagri sesuai dengan kewenangannya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menghadapi keterbatasan fiskal dan pengurangan dana transfer ke daerah, termasuk dengan mengembangkan pembiayaan kreatif untuk mengoptimalkan potensi daerah.
Andi berharap Kesbangpol di Papua Barat Daya terus memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, unsur vertikal, dan perangkat daerah lainnya guna menjaga stabilitas sosial politik sekaligus ketahanan ekonomi daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....