RRI.CO.ID, Sorong — Pemerintah Kota Sorong terus memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana sosial dan mengantisipasi potensi gejolak sosial di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Sorong, Selasa, 8 September 2026.
Pertemuan dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Sorong, Musa Fonataba, dan dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong, Hendrikus Momot, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sorong, Ludwig Christovel Andrew Malaseme, Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Sorong, kuasa hukum Pemkot Sorong, serta para kepala distrik se-Kota Sorong.
Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Sorong dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur masyarakat lainnya sebagai langkah bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.
Asisten III, Musa Fonataba, menekankan pentingnya peran kepala distrik dan lurah sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan menjaga situasi Kota Sorong tetap aman dan kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
“Saya berharap kepala distrik dapat melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk di tingkat lurah, RT dan RW, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara maksimal dan tidak menimbulkan persoalan sosial,” ujarnya.
Pemkot Sorong juga mengapresiasi Kesbangpol, Bagian Hukum, dan kuasa hukum Pemkot atas dukungan dalam penyusunan dan penyempurnaan naskah kesepakatan, serta membahas penyusunan SOP penanganan bencana dan konflik sosial sebagai pedoman koordinasi dari tingkat kelurahan, distrik hingga perangkat daerah terkait.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....