Kesetaraan Gender Didorong Masuk dalam Setiap Perencanaan OPD Pemprov PBD

RRI.CO.ID, Sorong - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal mengakui pengarusutamaan gender (PUG) belum menjadi perhatian penuh dalam proses perencanaan pembangunan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal tersebut disampaikan Suardi Thamal, saat mewakili Gubernur Papua Barat Daya membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026 di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong, Selasa, 1 September 2026.

Suardi mengatakan, sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, aspek gender dalam perencanaan pembangunan belum mendapatkan perhatian yang optimal.

“Jujur, hampir sejak kita terbentuk Provinsi Papua Barat Daya ini, kita belum terlalu memperhatikan masalah gender ini. Padahal di dalam ketentuan itu aturannya sudah jelas,” ujar Suardi.

Menurutnya, pengarusutamaan gender seharusnya menjadi bagian dari perencanaan setiap OPD. Sebab, pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender diperlukan untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki maupun perempuan.

Suardi mengapresiasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Papua Barat Daya yang telah menginisiasi pelaksanaan bimtek tersebut.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga pemahaman mengenai PUG tidak hanya berhenti pada peserta bimtek, tetapi diterapkan dalam penyusunan program dan kegiatan di masing-masing OPD.

“Ke depan ini kegiatan bimtek ini masih tetap dilaksanakan karena ini sangat-sangat penting. Gender itu tidak bisa lagi diibaratkan di-anak-tirikan. Laki-laki dan perempuan itu sudah kesetaraan,” katanya.

Suardi juga menekankan pentingnya dukungan para kepala OPD terhadap penerapan PUG. Menurutnya, komitmen pimpinan diperlukan agar perspektif kesetaraan gender benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

“Ke depannya kepala-kepala dinas juga harus mendukung perencanaan pengarusutamaan gender ini. Sehingga apa yang selama ini kita dengar, perempuan dan laki-laki setara, itu betul-betul bisa terbukti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Anace Nauw, SH, MH, melalui Pelaksana Kegiatan sekaligus Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Karolina Susim, S.Sos, menjelaskan bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan perspektif kesetaraan dan keadilan gender ke dalam seluruh proses pembangunan.

Karolina mengatakan, PUG diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program pembangunan.

Bimtek juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur yang memiliki peran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Kegiatan tersebut diikuti 40 peserta yang berasal dari kasubag perencanaan dan keuangan pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Para peserta juga diposisikan sebagai vocal point PUG di masing-masing OPD.

“Tujuannya meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dan strategi pengarusutamaan gender,” demikian disampaikan dalam laporan panitia.

Selain pemahaman konsep PUG, kegiatan tersebut juga memberikan penguatan terkait penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Anggaran Responsif Gender (ARG).

Suardi menilai, keberadaan para peserta sebagai unsur perencanaan di masing-masing OPD memiliki posisi strategis. Mereka diharapkan dapat meneruskan pemahaman yang diperoleh melalui bimtek kepada pimpinan OPD dan memastikan aspek PUG dipertimbangkan dalam proses penyusunan program.

“Karena di situ kan nanti yang merencanakan, yang menyampaikan kepada kepala-kepala OPD terkait dengan perencanaan PUG ini,” jelasnya.

Bimtek PUG Tahun 2026 dilaksanakan pada Selasa, 1 September 2026 di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong. Kegiatan tersebut dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam DPA Dinas Sosial P3A Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap pelaksanaan bimtek dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat komitmen seluruh OPD dalam menerapkan pembangunan yang responsif gender, sekaligus memastikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.