Hadapi Cuaca Makin Tak Terprediksi, DLH PBD Perkuat Program Kampung Iklim

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendorong pembentukan Kampung Iklim sebagai strategi memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari tingkat kampung.

Pembahasan yang berlangsung di Aimas Hotel Convention Center, Kabupaten Sorong, Jumat 21 Agustus 2026, melibatkan perwakilan Kampung Woman Kabupaten Maybrat, Kampung Friwen Kabupaten Raja Ampat, dan Kampung Numbrak Kabupaten Tambrauw, serta sejumlah instansi dan mitra pembangunan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan Kampung Iklim menjadi pendekatan untuk membangun kesadaran masyarakat dari tingkat bawah. Masyarakat didorong terlibat langsung dalam berbagai kegiatan, seperti pengelolaan sampah, reboisasi, penanaman pohon, hingga menjaga lingkungan dan kawasan tempat tinggal.

Ia menjelaskan, pembentukan Kampung Iklim penting karena dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi dapat menyebabkan kekeringan, berkurangnya sumber mata air, kebakaran, hingga banjir dan tanah longsor ketika curah hujan tinggi.

“Dampak iklim itu bisa membuat semua sawah kering, mata air kering, kebakaran di mana-mana. Tetapi kalau hujan, bisa juga terjadi banjir di mana-mana, longsor di mana-mana,” ujarnya.

Julian menegaskan, pembangunan ke depan harus diarahkan pada konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial.

Menurut dia, ketiga aspek tersebut tidak seharusnya dipertentangkan, tetapi harus berjalan secara beriringan untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Ekonomi, ekologi, dan sosial ini harus jalan bersama. Kita tidak bisa perdebatkan masalah ekonomi dan ekologi atau sosial, tetapi kita cari solusi untuk menjaga keseimbangan,” katanya.

Dalam penyusunan program Kampung Iklim, DLH PBD juga menekankan agar masyarakat menjadi pihak yang menentukan kebutuhan dan program di wilayahnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berdiskusi, memberikan pembobotan, hingga menyusun rekomendasi program berdasarkan persoalan yang mereka hadapi.

Rekomendasi tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sesuai bidangnya. Jika usulan berkaitan dengan pertanian, misalnya, maka akan diteruskan kepada perangkat daerah yang menangani pertanian.

“Program dan kegiatan yang mereka lakukan itu sudah mereka rumuskan sendiri, bukan kami yang merumuskan. Mereka sendiri yang membahas, mereka sendiri yang diskusikan, kemudian memberikan rekomendasi tindak lanjut,” jelasnya.

Langkah tersebut, lanjut Julian, merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, OPD teknis, serta mitra pembangunan.

DLH PBD juga akan mengawal agar rekomendasi masyarakat dapat diperhatikan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di sekitar kampung.

Ia mengatakan, hal tersebut dapat dikawal melalui proses persetujuan lingkungan, termasuk dalam pembahasan dokumen Amdal maupun UKL-UPL.

“Pada saat ada izin-izin lingkungan, kami harus perhatikan dan kami kasih tanda untuk wajib mengakomodir rekomendasi masyarakat ini masuk dalam program CSR mereka,” tegasnya.

Julian mengatakan, pembentukan Kampung Iklim akan terus dikembangkan agar masyarakat mampu membangun kampungnya dengan wawasan lingkungan sekaligus memahami risiko perubahan iklim.

“Jadi kita bangun kesadaran masyarakat yang rentan terhadap iklim, kita bangun dari bawah. Kampung-kampung iklim ini yang akan kita bentuk, mengorganisir mereka semuanya,” pungkasnya.

Ia berharap, penguatan Kampung Iklim nantinya dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD hingga Renja, sehingga upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak berhenti pada program, tetapi menjadi bagian dari pembangunan Papua Barat Daya secara berkelanjutan.