Skor Indeks Demokrasi Meningkat jika Pelayanan Publik Terdokumentasi Baik

RRI.CO.ID, di Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya optimistis capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dapat meningkat pada pengukuran berikutnya. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperbaiki pelaporan kinerja pelayanan publik yang selama ini dinilai belum terdokumentasi secara maksimal.

Pj Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan hasil pengukuran IDI 2025 menempatkan Papua Barat Daya pada skor 63,92 dengan kategori sedang. Pengukuran tersebut merupakan yang pertama dilakukan sejak provinsi ini terbentuk.

"Pengukuran Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025 yang dilaksanakan pada April hingga Mei menghasilkan skor 63,92 dengan kategori sedang," kata George usai Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Swiss-Belhotel Sorong, Kamis 9 Juli 2026.

George mengatakan, penilaian IDI dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dijabarkan ke dalam 22 indikator. Pengukuran tersebut disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polkam, dan Bappenas.

Ia menjelaskan, capaian IDI kini menjadi salah satu indikator kinerja utama kepala daerah dan telah dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat Daya 2025–2029 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

George mengungkapkan, salah satu indikator yang masih perlu diperbaiki adalah pelayanan publik. Menurutnya, rendahnya nilai pada indikator tersebut bukan semata-mata karena pelayanan yang belum berjalan, melainkan diduga akibat belum optimalnya pelaporan ke sistem atau portal yang menjadi rujukan pengukuran BPS.

"Perkiraan saya, teman-teman sebenarnya sudah bekerja. Hanya saja laporan pelayanan publik belum seluruhnya masuk ke portal yang menjadi sumber informasi. Akibatnya, saat dilakukan pengukuran nilainya menjadi rendah," ujarnya.

Untuk itu, Kesbangpol akan menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik agar seluruh aktivitas pelayanan terdokumentasi dan dilaporkan dengan baik.

"Saya yakin kalau seluruh laporan pelayanan publik dapat dimasukkan secara lengkap, capaian indikator yang saat ini masih kategori sedang bisa meningkat menjadi kategori tinggi," katanya

Selain pelayanan publik, George menyebut sejumlah indikator lain yang turut menjadi perhatian dalam peningkatan IDI, di antaranya kesejahteraan masyarakat, kebebasan pers, serta pembinaan pendidikan politik dan kaderisasi partai politik.

Rapat koordinasi evaluasi IDI tersebut diikuti sekitar 53 peserta yang terdiri atas Kelompok Kerja (Pokja) IDI Papua Barat Daya, perwakilan BPS, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polkam, Bappenas, serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara peserta dari provinsi lain di Tanah Papua mengikuti kegiatan secara virtual.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah berharap strategi peningkatan kualitas demokrasi di Papua Barat Daya dapat lebih terarah sehingga capaian Indeks Demokrasi Indonesia terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.