Dinsos P3A PBD Bentuk PUSPAGA, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan pentingnya penguatan keluarga sebagai langkah awal mencegah berbagai persoalan perempuan dan anak. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yakob Kareth, M.Si, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos, mengatakan PUSPAGA merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi semakin kompleksnya tantangan pengasuhan anak dan ketahanan keluarga.

Hal itu disampaikan Yakob saat membuka Pelatihan dan Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Papua Barat Daya di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Selasa, 11 Agustus 2026.

Menurutnya, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran mendasar dalam menentukan masa depan generasi penerus, termasuk dalam mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.

Di tengah modernisasi dan keterbukaan informasi, kata Yakob, tantangan dalam pengasuhan anak dan ketahanan keluarga semakin kompleks. Persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, pernikahan usia dini hingga krisis pola asuh masih menjadi perhatian.

“PUSPAGA dibangun sebagai bentuk pelayanan publik berbasis pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender, tempat para orang tua dan pengasuh dapat belajar, berkonsultasi serta mendapatkan edukasi pengasuhan berbasis hak anak secara gratis,” kata Yakob.

Ia menegaskan pembentukan PUSPAGA bukan sekadar seremonial atau program kerja rutin, tetapi merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, harmonis dan berkualitas.

Yakob berharap para peserta pelatihan yang terdiri dari calon pengelola, konselor, pendamping dan tenaga medis dapat menyerap ilmu serta keterampilan secara optimal.

Mereka nantinya diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan preventif dan promotif kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas keluarga.

“PUSPAGA tidak dapat berjalan sendiri. Integrasi program dari berbagai sektor sangat diperlukan agar jangkauan pelayanan PUSPAGA dapat dirasakan hingga ke tingkat kampung dan distrik terpencil di seluruh wilayah Papua Barat Daya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Anace Nauw, SH, MH, melalui Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Karolina Susim, S.Sos, mengatakan pembentukan PUSPAGA juga dilatarbelakangi masih adanya berbagai persoalan keluarga di masyarakat.

Karolina menyebut persoalan keluarga tersebut antara lain praktik pengasuhan anak yang tidak layak, penelantaran, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2025, tercatat 142 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani di Provinsi Papua Barat Daya.

“Angka ini tentu jauh lebih kecil dari kondisi riil yang terjadi di lapangan. Tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan kepada UPTD PPA,” ujar Karolina.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang anak serta pembentukan karakter.

Melalui PUSPAGA, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan layanan preventif dan promotif sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola layanan tersebut.

Pelatihan berlangsung selama dua hari, 11 hingga 12 Agustus 2026, dengan melibatkan 40 peserta. Narasumber dan fasilitator berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dinas P3AKB Provinsi Jawa Tengah serta UNICEF.

Kegiatan yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 tersebut menargetkan terbentuknya PUSPAGA tingkat provinsi dan kabupaten sekaligus terselenggaranya operasional pelayanan PUSPAGA bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap keberadaan PUSPAGA dapat memperkuat fungsi keluarga sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan serta anak di seluruh wilayah Papua Barat Daya.