Dari Banjir hingga Mangrove, Tiga Kampung PBD Susun Aksi Hadapi Perubahan Iklim

RRI.CO.ID, Sorong - Tiga kampung di Papua Barat Daya mulai menyusun program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berdasarkan persoalan lingkungan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing. Ketiga kampung tersebut yakni Kampung Woman di Kabupaten Maybrat, Kampung Friwen di Kabupaten Raja Ampat, dan Kampung Numbrak di Kabupaten Tambrauw.

Rekomendasi tersebut dihasilkan dalam kegiatan pembahasan dan identifikasi program penyusunan Rencana Program Kampung Iklim (ProKlim) yang digelar di Aimas Hotel Convention Center, Kabupaten Sorong, Jumat, 21 Agustus 2026.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan setiap kampung diberikan ruang untuk merumuskan sendiri program yang dianggap sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat. “Mereka sendiri yang membahas, mereka sendiri yang diskusikan, terus mereka memberikan pembobotan, kemudian mereka membuat rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk program dan kegiatan,” kata Julian.

Untuk Kampung Woman, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, rekomendasi yang dihasilkan mencakup penanganan banjir pada permukiman di pinggiran danau akibat hujan, pengembangan ekowisata, penyediaan prasarana dan sistem pengelolaan sampah, serta rehabilitasi lahan kritis.

Masyarakat juga mengusulkan penanaman tanaman pangan lokal hortikultura dan pembentukan masyarakat peduli api sebagai bagian dari upaya mitigasi. Sementara Kampung Friwen, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, memprioritaskan persoalan abrasi dan gelombang pasang melalui rehabilitasi mangrove dan penambahan lokasi penanaman.

Kampung tersebut juga mendorong ketahanan pangan lokal melalui pelatihan pengolahan buah mangrove sebagai pangan alternatif dan pemanfaatan hutan adat untuk pertanian berkelanjutan.

Pada sektor pengelolaan sampah, masyarakat mengusulkan pembentukan kelompok, sosialisasi bank sampah, serta pengelolaan sampah dengan pendekatan biosirkular.

Sedangkan Kampung Numbrak, Distrik Meyah Bikar, Kabupaten Tambrauw, mengusulkan penguatan ketahanan pangan melalui penanaman kelapa, tanaman kehutanan seperti matoa, kayu besi, kayu putih dan kayu lenggu, serta pengelolaan tanaman multipurpose tree species (MPTS).

Masyarakat juga mengusulkan identifikasi tanaman pangan lokal seperti keladi dan pisang. Untuk mengurangi risiko bencana, rekomendasi Kampung Numbrak mencakup pembentukan mitra polisi kehutanan, masyarakat peduli api, penguatan kapasitas, identifikasi titik api dan penyusunan peta kerawanan bencana.

Di bidang kesehatan, masyarakat mengusulkan sosialisasi penyakit yang muncul akibat perubahan iklim, perhatian terhadap kelompok disabilitas, serta peningkatan pemahaman mengenai kesehatan lingkungan.

Julian mengatakan berbagai rekomendasi tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan OPD teknis sesuai bidang masing-masing. “Kalau itu ada di koperasi, kita kasih ke koperasi. Kalau itu ada di Perikanan dan Kelautan, kita kasih ke Perikanan dan Kelautan. Kalau itu ada di Pertanian Pangan, kita kasih,” ujarnya.

Hasil pembahasan tersebut juga merekomendasikan agar upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat kampung diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK). Menurut Julian, langkah itu penting agar Kampung Iklim tidak berhenti sebagai program atau dokumen perencanaan, tetapi menjadi bagian dari pembangunan kampung yang dilaksanakan secara berkelanjutan. “Jadi kita bangun kesadaran masyarakat yang rentan terhadap iklim, kita bangun dari bawah,” pungkasnya.