RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat kapasitas pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) agar mampu bersaing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang diikuti 80 pengusaha OAP di Hotel Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Rabu, 29 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal, mewakili Gubernur Papua Barat Daya. Pelatihan diinisiasi oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Dukcapil PMK) Papua Barat Daya sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.

Dalam sambutannya, Suardi menyampaikan apresiasi kepada Plt. Kepala Dinas Dukcapil PMK Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, yang telah menggagas pelatihan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting mengingat sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini telah berbasis elektronik.

“Pelatihan seperti ini sangat penting bagi saudara-saudara kita, terutama pengusaha Orang Asli Papua. Saat ini hampir seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik, sementara kemampuan sebagian pelaku usaha kita masih perlu ditingkatkan. Karena itu pemerintah sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini,” ujar Suardi.

Ia mengatakan, pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku sehingga para peserta mampu mengikuti setiap tahapan pengadaan dengan benar.

Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa selama ini menjadi salah satu bidang yang rawan ditemukan berbagai permasalahan administrasi maupun hukum. Karena itu, peningkatan pemahaman terhadap regulasi menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi temuan dari aparat pengawas.

“Sering kali pengadaan barang dan jasa menjadi temuan Inspektorat maupun BPK. Melalui pelatihan ini diharapkan para pengusaha OAP memahami aturan sehingga ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.

Suardi berharap pelatihan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sekali saja, melainkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun guna meningkatkan pengetahuan dan daya saing pengusaha Orang Asli Papua.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Dukcapil PMK Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, mengatakan pelatihan tersebut merupakan program pertama yang secara khusus menyasar pengusaha Orang Asli Papua. Ia menjelaskan materi yang diberikan difokuskan pada penguatan administrasi pengadaan barang dan jasa, mulai dari mekanisme pengurusan dokumen hingga pemahaman terhadap aturan yang berlaku dalam proses pengadaan pemerintah.

“Kuncinya ada pada administrasi. Kalau mereka mendapatkan pekerjaan, baik fisik maupun nonfisik, mereka sudah memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai sistem yang berlaku,” ujarnya.

Nikolas mengakui sebagian besar pengusaha OAP masih membutuhkan pendampingan, terutama dalam aspek administrasi. Melalui pelatihan ini diharapkan mereka mampu meningkatkan kemampuan dan menjalankan usaha secara profesional sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha dari luar Papua.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp200 juta yang dialokasikan khusus untuk pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua. “Anggarannya memang tidak besar, hanya Rp200 juta dari dana Otsus. Karena keterbatasan anggaran, peserta yang kami undang baru 80 orang,” jelasnya.

Ia mengatakan peserta berasal dari sejumlah asosiasi pengusaha OAP di Kota dan Kabupaten Sorong. Setiap asosiasi diberikan kuota lima hingga sepuluh peserta agar lebih banyak organisasi dapat memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan.

Menurut Nikolas, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 1.000 hingga 2.000 pengusaha Orang Asli Papua yang tersebar di Papua Barat Daya.

Karena itu, pihaknya berharap pada tahun-tahun mendatang pelatihan serupa dapat menjangkau lebih banyak peserta apabila dukungan anggaran memungkinkan, meski pemerintah saat ini masih menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Lebih jauh, ia berharap peningkatan kapasitas tersebut mampu mendorong pengusaha OAP naik kelas, tidak hanya mengerjakan pekerjaan melalui penunjukan langsung, tetapi juga mampu mengikuti tender proyek pemerintah dengan nilai yang lebih besar. “Kami ingin mereka memiliki administrasi yang lengkap sehingga bisa ikut tender proyek dengan nilai di atas Rp2 miliar.

Selama ini kebanyakan mereka hanya memperoleh pekerjaan melalui penunjukan langsung dengan nilai di bawah Rp1 miliar. Harapan kami, ke depan mereka bisa bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya,” pungkas Nikolas.