BGN Hentikan Moratorium Dapur MBG, SPPG 3T PBD Didorong Segera Beroperasi

RRI.CO.ID, Sorong - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktifkan dapur-dapur untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah moratorium pembukaan dapur dinyatakan ditiadakan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sebanyak 480 titik yang tersebar di 16 provinsi dibuka secara serentak sebagai bagian dari perluasan pelaksanaan program MBG.

Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi yang dilakukan secara virtual dan serentak dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat 2 Oktober 2026.

Sudaryono menjelaskan, masih banyak dapur yang telah siap beroperasi dan berada di wilayah yang membutuhkan pelaksanaan MBG. Aktivasi dapur tersebut menjadi tahap awal untuk memperluas cakupan program ke daerah lainnya.

“Ini adalah awalan kita membuka, mengaktifasi dapur-dapur yang sudah siap,” kata Sudaryono.

Ia mengatakan perluasan pelaksanaan MBG akan dilanjutkan pada pekan berikutnya. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran pembukaan dapur antara lain Kalimantan, Bali, dan Sumatera.

Selain itu, perluasan diarahkan ke daerah dengan angka stunting tinggi serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Sudaryono, BGN menerima banyak masukan terkait kebutuhan pembukaan dapur MBG baru. Masukan tersebut berasal dari berbagai pihak, mulai dari mitra, SPPG, SPPI, kader hingga sekolah.

“Banyak sekali yang memang masih ingin adanya MBG di daerahnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, moratorium pembukaan dapur MBG yang sebelumnya diberlakukan kini telah ditiadakan.

“Kalau kemarin ada moratorium, maka dengan dibukanya ini, moratorium itu artinya sudah ditiadakan,” katanya.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta BGN memberikan perhatian khusus terhadap percepatan operasional SPPG di wilayah 3T.

Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan masyarakat Papua Barat Daya menyambut antusias program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.

Hal itu disampaikan Ahmad di hadapan Kepala BGN Sudaryono dalam kegiatan peresmian SPPG 3T tersebut.

Ahmad mengatakan saat ini terdapat 31 SPPG aglomerasi yang telah beroperasi di Papua Barat Daya. Sementara untuk wilayah 3T, baru 14 SPPG yang telah beroperasi.

Pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya saat ini telah menjangkau 84.180 penerima manfaat.

Jumlah tersebut terdiri atas 67.276 peserta didik mulai tingkat TK hingga SMA, 11.509 penerima manfaat kelompok 3B, 5.395 guru dan tenaga pendidik, serta 1.309 tenaga kerja atau relawan SPPG.

Ahmad menjelaskan, Papua Barat Daya memiliki enam daerah bawahan. Dari wilayah tersebut, hanya Kota Sorong yang telah terlayani penuh melalui skema aglomerasi, sementara wilayah lainnya lebih banyak masuk kategori 3T.

“Selebihnya lebih banyak 3T, namun hingga saat ini baru 14 yang operasional,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta BGN mempercepat operasional SPPG 3T yang belum berjalan sehingga pelayanan MBG dapat menjangkau masyarakat di wilayah pelosok.

Dua wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Hingga kini, SPPG di kedua daerah tersebut disebut belum beroperasi.

“Kami mohon perhatian dari Bapak Kepala BGN agar daerah-daerah 3T di Papua Barat Daya ini juga kemudian diberi atensi sehingga dapur SPPG 3T ini bisa segera operasional,” kata Ahmad.

Menurutnya, percepatan operasional SPPG 3T penting agar program MBG dapat dirasakan masyarakat, terutama anak-anak yang berada di pelosok dan kampung-kampung di Papua Barat Daya.

Dengan ditiadakannya moratorium, BGN selanjutnya akan mengaktifkan dapur-dapur yang telah siap sekaligus memperluas cakupan program MBG ke wilayah yang membutuhkan, termasuk daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi.