Harga Satuan MBG Disorot, Papua Barat Daya Minta Penyesuaian untuk Papua

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan penyesuaian harga satuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kondisi harga pangan dan biaya operasional di Papua.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, dalam kegiatan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi yang dilakukan secara virtual dan serentak dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat 2 Oktober 2026.

Ia menilai penerapan harga satuan yang sama dengan wilayah Jawa menjadi tantangan bagi pengelola SPPG di Papua Barat Daya. Pasalnya, harga kebutuhan pangan dan biaya operasional di Papua dinilai lebih tinggi.

“Khususnya di Kota Sorong, harga satuan di SPPG ini disamakan dengan di Jawa. Padahal harga di Papua ini lebih tinggi,” ujarnya.

Ahmad Nasrau mengatakan, kondisi tersebut dapat menyulitkan pengelola SPPG dalam memberikan layanan MBG secara optimal.

ia meminta BGN memperhatikan karakteristik wilayah Papua Barat Daya dalam menentukan harga dasar pelaksanaan program.

“Kami berharap untuk harga dasar penyesuaian di Papua Barat Daya akan disesuaikan,” katanya.

Ahmad Nausrau menjelsakan penyesuaian harga menjadi penting, terutama untuk mendukung operasional SPPG di wilayah yang memiliki tantangan geografis serta biaya logistik yang lebih tinggi.

Selain persoalan harga, pemerintah daerah juga mendorong percepatan operasional SPPG 3T agar manfaat program MBG dapat menjangkau masyarakat di wilayah pelosok Papua Barat Daya.

Saat ini, program MBG di Papua Barat Daya telah menjangkau 84.180 penerima manfaat, dengan dukungan SPPG aglomerasi dan SPPG 3T yang telah beroperasi.