RRI.CO.ID, Sorong – Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, mengelar forum Grup Diskusi, Kolaborasi multi pihak pengelolaan bentang alam mahkota permata tanah Papua (MPTP), di Hotel Aston Sorong, Selasa 28 Juli 2026.

Kegiatan diikuti perwakilan Pemerintah Papua Barat, Papua Barat Daya, akademisi dan NGO Lingkungan. Kegiatan dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Suardi Tamal, mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.

Dalam Sambutannya Suardi Tamal mengatakan, Mahkota Permata Tanah Papua memiliki nilai strategis karena tidak hanya menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi ruang hidup masyarakat serta berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, air, dan iklim.

“Ketika kita berbicara mengenai pengelolaan Mahkota Permata Tanah Papua, sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai masa depan Indonesia. Kita sedang berbicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan iklim, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, Papua memiliki posisi penting dalam upaya Indonesia menghadapi perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman hayati. Keberhasilan menjaga bentang alam Papua dinilai menjadi kontribusi nyata Indonesia bagi dunia.

Sebaliknya, kerusakan kawasan tersebut tidak hanya berdampak terhadap masyarakat Papua, tetapi juga dapat memberikan dampak lebih luas terhadap lingkungan global.

Suardi menegaskan pembangunan ekonomi di Papua Barat Daya tidak boleh dipertentangkan dengan upaya konservasi, perlindungan lingkungan justru harus ditempatkan sebagai modal pembangunan jangka panjang.

“Konservasi bukan penghambat pembangunan. Konservasi justru merupakan fondasi pembangunan jangka panjang,” katanya.

Karena itu, arah pembangunan Papua Barat Daya akan terus didorong melalui konsep pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, ekonomi biru, jasa lingkungan, kawasan konservasi, pariwisata berbasis alam, serta perikanan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga mendorong berbagai inovasi pembiayaan konservasi agar upaya perlindungan lingkungan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Suardi menilai keberhasilan konservasi tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat adat, masyarakat adat, kata dia, bukan sekadar objek pembangunan, tetapi merupakan pemilik pengetahuan lokal sekaligus penjaga hutan, laut, budaya, dan identitas Tanah Papua.

“Pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat adat dapat ditempatkan sebagai mitra utama dalam setiap kebijakan pengelolaan bentang alam, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal.

Suardi mengatakan pembentukan forum kolaborasi multipihak menjadi penting karena pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi pemerintahan.

“Hutan tidak mengenal batas provinsi, sungai tidak mengenal batas kabupaten, karena itu tata kelola bentang alam juga tidak boleh dibangun secara sektoral,” ujarnya.

Ia berharap forum kolaborasi tersebut dapat berkembang menjadi platform permanen yang menyatukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, lembaga donor, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.

Selain itu, penyusunan arah pengelolaan terpadu Mahkota Permata Tanah Papua, penguatan sistem koordinasi, monitoring dan evaluasi, pengembangan pembiayaan berkelanjutan, penguatan basis data ilmiah, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya Ina Rosalina Sikirit mengatakan forum diskusi kolaborasi multipihak tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah strategis dalam pengelolaan Mahkota Permata Tanah Papua secara terpadu dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, bentang alam Mahkota Permata Tanah Papua merupakan salah satu kawasan strategis di Tanah Papua dengan luas kurang lebih 2,3 juta hektare.

Kawasan tersebut memiliki nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang penting. Selain menjadi habitat berbagai jenis keanekaragaman hayati bernilai global, kawasan ini juga berfungsi sebagai penyangga sistem hidrologi, penyerap emisi karbon, serta ruang hidup masyarakat adat.

“Keberhasilan pengelolaan bentang alam Mahkota Permata Tanah Papua hanya dapat diwujudkan melalui sinergi pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan,” kata Ina.

Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada penyusunan dokumen dan rekomendasi, tetapi menghasilkan langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengelolaan kawasan harus dilakukan dengan prinsip kolektif, transparan, inklusif, dan akuntabel sehingga kelestarian hutan tetap terjaga sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pelestarian hutan Papua berkelanjutan sebagai fungsi ekologis serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus terjaga,” pungkasnya.