RRI.CO.ID, Sorong - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat Daya mulai menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontinjensi (Renkon) Banjir sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir di wilayah Papua Barat Daya.

Kegiatan kick off dan sosialisasi penyusunan dokumen tersebut dibuka oleh Penjabat Sementara Sekretaris Daerah (Pjs Sekda) Papua Barat Daya, Victor Solossa, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Selasa 9 Juni 2026.

Kepala BPBD Papua Barat Daya, George Yarangga, mengatakan penyusunan RPKB dan Renkon Banjir menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana.

Menurutnya, ancaman banjir di Papua Barat Daya perlu diantisipasi sejak dini karena termasuk salah satu bencana yang paling sering terjadi dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi harus memiliki perencanaan yang matang sebelum kondisi darurat muncul. Apalagi, Papua Barat Daya termasuk wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana cukup tinggi.

“Karena itu kita harus lebih siap. Jangan hanya bekerja saat bencana terjadi, tetapi bagaimana kita menyiapkan langkah-langkah yang jelas sebelum bencana datang,” kata George.

Menurutnya, dokumen yang sedang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menghadapi kondisi darurat. RPKB berfungsi sebagai acuan penanganan berbagai jenis bencana, sementara Renkon Banjir akan mengatur secara rinci langkah-langkah operasional dalam menghadapi skenario banjir.

Dokumen tersebut nantinya memuat pembagian tugas dan tanggung jawab setiap instansi, kebutuhan logistik, mekanisme evakuasi, pelayanan kesehatan, hingga penanganan masyarakat terdampak di lokasi pengungsian.

George menegaskan dokumen tersebut bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, melainkan menjadi instrumen penting dalam upaya penyelamatan jiwa masyarakat dan pengurangan risiko kerugian akibat bencana.

“Dokumen ini harus menjadi panduan yang benar-benar bisa digunakan ketika terjadi bencana. Tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat dan mengurangi dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Dalam penyusunannya, BPBD Papua Barat Daya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah, BPBD kabupaten dan kota, TNI, Polri, instansi vertikal, akademisi, relawan kebencanaan hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

George menilai penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Karena itu, seluruh pihak harus bekerja secara terpadu tanpa mengedepankan ego sektoral agar penanganan bencana dapat berjalan efektif.

Sementara itu, Plt Sekretaris BPBD Papua Barat Daya yang juga Ketua Panitia kegiatan, Johosua R. Homer, mengatakan penyusunan dokumen tersebut bertujuan menghasilkan RPKB Provinsi Papua Barat Daya periode 2026–2030 serta Renkon Banjir yang spesifik, taktis, dan aplikatif.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi potensi bencana banjir.

“Kami berharap dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi panduan operasional yang hidup untuk menurunkan risiko dan dampak bencana banjir di Papua Barat Daya,” kata Johosua.

George menambahkan, setelah dokumen selesai disusun, BPBD Papua Barat Daya akan melanjutkannya dengan sosialisasi, simulasi, pelatihan, dan edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya dimiliki pemerintah, tetapi juga menjadi kesadaran bersama seluruh masyarakat.

Dengan adanya RPKB dan Renkon Banjir, BPBD Papua Barat Daya berharap seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana memiliki pedoman yang jelas sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif ketika bencana banjir terjadi.