PAPEDA Summit 2026 Resmi Dibuka, 1.030 Peserta Bahas Masa Depan Papua

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan menggelar PAPEDA Summit 2026 yang dibuka di Gedung Lambertus Jitmau Kota Sorong, Rabu, 2 September 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 4 September 2026 ini mengusung tema “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development”.

PAPEDA Summit menjadi ruang bersama untuk membahas arah pembangunan Tanah Papua dengan menempatkan masyarakat, alam dan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus mendapatkan manfaat secara langsung dari pembangunan yang dilakukan.

“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” ujarnya.

Zulkifli Hasan juga menegaskan pentingnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua dalam menentukan dan menjalankan arah pembangunannya. “Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan PAPEDA Summit tidak boleh hanya menjadi forum pertemuan tanpa menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Papua.

“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia,” ujarnya.

Elisa mengatakan salah satu hal yang perlu dipercepat adalah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya terkait wilayah dan tanah adat. “Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” tegasnya.

Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta. Peserta berasal dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan hingga komunitas internasional.

Julian menjelaskan PAPEDA Summit 2026 lahir dari rangkaian pertemuan sejumlah gubernur di Manokwari dan Timika yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura pada Maret 2026. Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan Tanah Papua yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, PAPEDA Summit membahas lima agenda strategis, yakni penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir dan laut.

Selanjutnya pengembangan Ekonomi Alam Baru atau New Nature Economy melalui pembiayaan hijau-biru dan rantai nilai berbasis sumber daya lokal, penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi dan kearifan lokal melalui pendekatan ridge-to-reef atau pembangunan dari pegunungan hingga laut.

Rangkaian PAPEDA Summit terdiri atas lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan menghadirkan sekitar 100 pembicara dan moderator. Selain konferensi, kegiatan juga dilengkapi PAPEDA Expo yang menampilkan berbagai praktik baik dan inisiatif dari Tanah Papua serta kunjungan lapangan ke kawasan hutan adat, ekowisata dan berbagai inisiatif berbasis komunitas.

PAPEDA Summit 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat masyarakat adat, menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.