RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memprioritaskan program Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 yang digelar di Rylich Panorama Hotel, Rabu 6 Mei 2026.

Pj. Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Drs. Yakob M. Kareth, M.Si mengatakan, hasil pembahasan Musrenbang Otsus 2027 telah menyepakati alokasi pagu indikatif sebesar Rp1.646.728.039.819 untuk 465 sub kegiatan.

“Kesepakatan ini merupakan hasil sinkronisasi berbagai usulan dari kabupaten/kota yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Yakob.

Dalam pembahasan tematik, pemerintah memfokuskan pembangunan pada tiga sektor utama yakni Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif. Total alokasi dari tiga program tersebut mencapai Rp1.450.509.039.350.

Rinciannya, Papua Sehat memperoleh alokasi sebesar Rp340.470.000.000, Papua Cerdas Rp298.600.000.000 dan Papua Produktif sebesar Rp811.439.039.350.

Yakob menjelaskan, hasil kesepakatan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran dan program Otsus Tahun 2027 agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Papua Barat Daya.

“Hasil ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran dan program Otsus tahun 2027 agar lebih tepat sasaran,” katanya.

Selain pagu indikatif tahun 2027, pemerintah juga mencatat sejumlah sumber pendanaan dalam pagu definitif Otsus Tahun 2026. Di antaranya dana block grant 1 persen sebesar Rp120.859.697.000, specific grant 1,25 persen Rp119.394.676.000, tambahan dana infrastruktur Rp41.806.533.000 serta Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi sebesar Rp115.943.935.000.

Dari total sumber pendanaan tersebut, pagu yang teralokasi dalam 465 sub kegiatan mencapai Rp398.004.741.000.

Yakob menegaskan, Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, tetapi forum strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah, legislatif, swasta, akademisi dan masyarakat.

“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk merancang masa depan Papua Barat Daya yang lebih baik, di mana setiap masyarakat merasakan dampak nyata pembangunan,” ucapnya.

Ia berharap dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersifat visioner, adaptif dan realistis serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.