DPRP Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Gubernur Pastikan Jadi Pedoman Perbaikan

RRI.CO.ID, Sorong - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Kamis, 30 April 2026.

Sebanyak tujuh fraksi DPRP Papua Barat Daya menyampaikan pandangan umum mereka terhadap LKPJ. Usai seluruh fraksi membacakan pandangan, pimpinan DPRP secara resmi menyerahkan catatan serta rekomendasi kepada Gubernur Papua Barat Daya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan amanat konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

“Pelaksanaan pembahasan LKPJ ini merupakan amanat konstitusional. DPR Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui pembentukan panitia khusus yang bekerja secara intensif selama kurang lebih satu bulan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRP telah mencermati seluruh hasil kerja panitia khusus beserta catatan strategis yang dihasilkan. Karena itu, seluruh rekomendasi yang disampaikan diharapkan menjadi perhatian serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh perangkat daerah dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata Ortis.

Lebih lanjut, DPRP juga menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat Daya tercatat sebesar 70,55, namun masih dihadapkan pada tantangan tingkat kemiskinan sebesar 17,95 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan perlu terus ditingkatkan, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Isu stunting dan kualitas pendidikan juga masih menjadi perhatian penting,” ucapnya.

Selain itu, DPRP turut menyinggung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional. Di Papua Barat Daya, struktur usaha masih didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan jumlah lebih dari 51 ribu unit usaha.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan apresiasi kepada DPRP dan seluruh fraksi atas berbagai pandangan, masukan, serta catatan kritis yang diberikan terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025.

“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Barat Daya, khususnya fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ,” ujarnya.

Ia menilai seluruh masukan yang disampaikan merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya menyambut semua pandangan dan catatan kritis ini dengan baik. Ini adalah bentuk kecintaan kepada rakyat Papua Barat Daya dan menjadi bagian dari evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depan,” kata Elisa.

Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRP akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan ke depan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menjadikan rekomendasi DPR sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, rapat paripurna ini bukan akhir dari proses, melainkan bagian dari siklus evaluasi yang harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Ia pun mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Kita harus terus menjaga komitmen bersama dalam membangun Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.