Eksekutif dan Legislatif Perkuat Sinergi Bangun Papua Barat Daya

RRI.CO.ID, Sorong - Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah kembali ditegaskan dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat Daya dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Kamis, 30 April 2026.

Rapat paripurna yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRP Papua Barat Daya serta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sebanyak tujuh fraksi telah menyampaikan pandangan umum yang memuat berbagai catatan strategis dan masukan konstruktif.

Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim, menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Seluruh pandangan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRP melalui panitia khusus telah menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap LKPJ Gubernur, dan hasilnya berupa rekomendasi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyambut baik seluruh pandangan dan catatan yang disampaikan DPRP. Ia menilai, masukan tersebut merupakan wujud sinergi yang dibangun atas dasar kepentingan bersama untuk kemajuan daerah.

“Saya sangat berkeyakinan bahwa semua yang telah disampaikan adalah dalam rangka untuk meneguhkan komitmen kita bersama dalam menyatukan hati untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Papua Barat Daya,” kata Elisa.

Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRP akan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan ke depan. Ia bahkan menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar menjadikan rekomendasi tersebut sebagai pedoman dalam setiap tahapan pembangunan.

“Kita akan menjadikan ini sebagai rujukan bersama dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Ini juga bentuk dari sinergi kita bersama untuk kebaikan dan kemajuan Papua Barat Daya,” ujarnya.

Melalui rapat paripurna ini, baik DPRP maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sepakat bahwa kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Komitmen bersama tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera.